Catatan:
Untuk melakukan kutipan artikel ini dapat dilakukan dengan cara:
Yudha Kurniawan, "Modernisasi Kekuatan Militer Singapura (1998-2008): Motif dan Respon Strategis", Equilibrium Vol. 1 No. 2, April 2010, Jakarta: PSPP-FISIP Universitas Al-Azhar Indonesia, p. 30-54
Yudha Kurniawan[1]
Abstract
The aim of this article is to analyses Singapore’s military modernization and a variety motivation in 1998-2008 periods. Singapore’s military force modernization can be understand as an effort of this state to protect national interest and prevent various threats both internally and externally. Besides, Singapore military force modernization has a linkage with the condition of geo-politics and geo-economics of Singapore. This research finds that the Singapore’s military force modernization cover military instrumental technology development in various elements; Singapore’s Army, Navy and Air Force.
Keywords: Military Force Modernization, Geo-politics, Geo-economics
Pendahuluan
Meskipun negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada umumnya negara berkembang, modernisasi atau peremajaan persenjataan militer di kawasan ini tergolong dinamis, bahkan cukup kompetitif. Setidaknya, secara kolektif negara-negara di kawasan ini menghabiskan lebih dari 2 milyar dolar AS per tahun untuk persenjataan militer.[2] Singapura sebagai sebuah negara yang mempunyai wilayah yang relatif kecil, yaitu hanya sekitar 648 km2, dalam hal anggaran dan belanja militer, dalam satu dasawarsa terakhir mengalami sebuah peningkatan yang cukup signifikan. Pada periode tahun 2000-2006 misalnya, anggaran belanja militer Singapura mengalami peningkatan dari 4,6 hingga 5,8 milyar dolar AS.[3]
Pada awal tahun 1970’an Singapura telah membentuk sebuah pertahanan dasar maritim. Hal ini merupakan bagian dari usaha Singapura untuk mengatasi berbagai kemungkinan serangan yang datang dari laut. Tidak hanya dilengkapi dengan kapal patroli cepat, tetapi juga dilengkapi dengan enam kapal serang bersejata (Missile Gun Boat - MGB) dan dua kapal penyapu ranjau di sepanjang pantai. Pada tahun 1983, Singapura memutuskan untuk membeli enam 600-tonne German-Designed missile corvettes, dan lima diantaranya dibangun secara lokal. Corvette tersebut dilengkapi dengan sonar dan torpedo, sehingga membuat Singapura memiliki sebuah kapal laut dengan kapabilitas tempur untuk pertama kalinya.[4] Tidak hanya terbatas pada armada laut, tetapi perkembangan armada tempur udara Singapura juga mengalami peningkatan. Pada tahun 1972 Singapura telah memiliki 50 pesawat bekas Amerika Serikat (AS) seperti A-4 Skyhawk untuk menunjang kapabilitas serang. Pemesanan pesawat tempur oleh RSAF (Royal Singapore Air Force) terus berlangsung hingga tahun 1980’an. Dan hingga tahun 1984 RSAF telah mempunyai tiga skuadron Skyhawk.[5]
Hingga saat ini SAF sudah dapat membentuk sebuah angkatan bersenjata yang kuat di Asia Tenggara, terutama dalam aspek kekuatan tempur udara. Saat ini Singapura telah memiliki berbagai pesawat tempur generasi terbaru buatan AS seperti F-16 dan F-18. Selain itu, SAF (Singapore Armed Forces) telah mengembangkan instrumen militernya sendiri seperti senjata SAR-21 (Singapore Assault Rifle)- sebuah senjata rifle dan Bionix II-sebuah angkutan pengangkut militer bersenjata.
Singapura merupakan salah satu anggota ASEAN, sebuah organisasi regional di Asia Tenggara yang merupakan forum tingkat tinggi yang membahas berbagai isu baik ekonomi dan budaya. Sejak awal berdirinya organisasi ini, para anggota ASEAN cenderung menolak kerjasama militer dalam kerangka ASEAN dan mendorong kerjasama pertahanan secara bilateral.[6] Berbagai persoalan antara negara-negara di Asia Tenggara seperti persengketaan wilayah dapat diselesaikan melalui prinsip-prinsip persahabatan dan diplomasi yang biasa disebut dengan ASEAN Way. Persoalan sengketa wilayah antara Filipina dan Malaysia pada tahun 1969 misalnya, dapat diselesaikan dengan mengedepankan prinsip-prinsip tersebut.
Pada tahun 1976 negara-negara ASEAN menandatangani TAC (Treaty of Amity Coopearation) di Bali. Hal ini merupakan pelembagaan norma dan kebiasaan ASEAN dalam menyelesaikan persoalan yang muncul di berbagai negara-negara anggota.[7] Walaupun terdapat prinsip dan norma yang menolak penggunaan kekuatan militer dalam menyelesaikan persoalan antara negara-negara di Asia Tenggara, tetapi hal itu tidak menghentikan Singapura untuk melakukan modernisasi persenjataannya. Pertimbangan strategis apa yang mendasari Singapura untuk melakukan modernisasi persenjataannya? Dan bagaimanakah postur pertahanan yang dikembangkan oleh Singapura? Beberapa pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan yang ingin dijawab dan dianalisa melalui artikel ini.
Posisi Strategis Singapura Dalam Kawasan Asia Tenggara
Dengan wilayah yang relatif kecil dan terbatasnya sumber daya, sangat penting bagi Singapura untuk mempertahankan eksistensinya sebagai negara berdaulat. Dengan demikian, kebijakan pertahanan Singapura dipengaruhi oleh faktor-faktor geo-politik dan geo-strategis. Dalam memahami kebijakan pertahanan Singapura, maka kita harus memahami bagaimana kondisi geopolitik Singapura di dalam kawasan Asia Tenggara. Konsep geo-politik atau geo-strategis sangat penting untuk dipahami guna melihat tingkah laku atau manuver suatu negara dalam arena politik internasional.[8] Tidak hanya faktor geo-politik yang dapat menjelaskan mengapa Singapura melakukan suatu kebijakan modernisasi, namun faktor geo-ekonomi tentu menjadi suatu pertimbangan bagi Singapura untuk memperkuat sistem pertahanan negara Singapura.
Dalam memahami kebijakan pertahanan Singapura, faktor lain yang harus diperhatikan adalah kondisi geo-ekonomi Singapura. Perekenomian negara Singapura merupakan yang paling maju di diantara negara-negara anggota ASEAN lainnya. Kemajuan ekonomi Singapura ini dapat dilihat pada kegiatan perdagangan baik ekspor maupun impor:[9]
Tabel 1: Singapore’s Trade, 1965-1990 (%)
1965
|
1970
|
1975
|
1980
|
1985
|
1990
| |
Total exports/GDP
|
101.6
|
81.9
|
95.4
|
171.3
|
130.5
|
151.8
|
Total Imports/GDP
|
128.8
|
129.8
|
144.1
|
212.2
|
150.4
|
175.1
|
Domestic exports/GDP
|
25.9
|
31.6
|
56.4
|
106.6
|
84.7
|
100.1
|
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa persentase ekspor dari jumlah total GDP (Gross Domestic Product) mengalami peningkatan dari 101.6 persen pada tahun 1965 menjadi 151.8 persen pada tahun 1990. Persentase impor juga mengalami peningkatan dari 128.8 persen pada tahun 1965 menjadi 175.1 persen pada tahun 1990. Karena persentase ekspor-impor yang sangat besar, Singapura menjadi negara yang paling tergantung pada perdagangan di dunia dan merupakan negara pedagang tebesar nomor 17 di dunia.[10] Sebagian besar ekspor Singapura pada tahun 1990 ditujukkan kepada negara AS sebesar 22.76 persen, ASEAN sebanyak 23.48 persen, dan Uni Eropa sebanyak 15.49 persen.[11]
Selain bergantung pada kegiatan ekspor-impor, Singapura juga sangat bergantung kepada investasi luar negeri. AS, Jepang, dan negara-negara Eropa adalah investor terbesar di Singapura. Pada tahun 1980 dari total investasi sebesar 1417.9 milyar dolar AS, 1199 milyar dolar AS atau 84.6 persen merupakan investasi luar negeri. Pada tahun 1990, jumlah investasi luar negeri yang berada di Singapura terus mengalami peningkatan hingga 2217.5 milyar dolar AS atau sebesar 89.3 persen.[12] Selain investasi asing yang begitu besar, Singapura menjadi negara tujuan bagi sekitar 6000 perusahaan multinasional (MNC) asing yang bergerak pada bidang jasa dan manufaktur yang diantaranya berasal dari AS, Eropa, dan Jepang. Perusahaan multinasional ini kemudian mendirikan RHQs (Regional Head Quarters) yang berfungsi untuk melayani pasar regional dan berfungsi untuk mengkoordinasi cabang regional Asia Timur. Proyek dari RHQs ini meliputi proyek elektronik, bahan kimia, konstruksi, ilmu pengetahuan, logistik dan manajemen rumah sakit, infocomms, serta media.[13]
Sebagai negara yang kecil dan dengan keterbatasan sumber daya, Singapura diuntungkan secara ekonomi karena menjadi negara hub pada jalur perdagangan di Asia Tenggara. Singapura menjadi negara pemberi jasa entrepot telah dimulai sejak awal abad ke-19. Terdapat beberapa faktor yang memberi keuntungan bagi Singapura sehingga negara ini dapat mejadi negara penyedia jasa entrepot diantaranya adalah; sifat alami posisi Singapura sebagai negara bandar atau pelabuhan dan lokasi strategis bagi kapal laut untuk berlayar antara Eropa dan Asia Timur.[14]
Kestabilan ekonomi juga bergantung pada keamanan maritim Singapura. kelancaran aliran perdagangan baik dari dan menuju pelabuhan sangatlah vital. Terdapat sekitar 140,000 kapal vessel yang mengunjungi Singapura tiap tahunnya yang meliputi lebih dari 10,000 kapal tanker minyak dan 7000 kapal tanker yang membawa bahan-bahan kimia.[15] Banyaknya kapal pembawa minyak dan bahan-bahan kimia yang menggunakan jasa pelabuhan Singapura menunjukkan bahwa Singapura telah mampu membangun infrastruktur yang dapat menyediakan fasilitas perkapalan, angkutan udara, telekomunikasi dan informasi yang memadai.
Posisi strategis Singapura memiliki beberapa keuntungan dari segi geografi, ekonomi dan institusional. Keuntungan tersebut meliputi; lokasi satrategis di wilayah Asia Timur yang dinamis; infrastruktur komunikasi dan transport kelas dunia, logistik, dan jasa finansial; terbentuknya corporate governance, dan sistem hukum dan akunting ala-Barat, stabilitas politik, lingkungan usaha yang kondusif, rendahnya tarif untuk pergerakan barang, jasa, dana, dan manusia serta rezim pajak yang bersahabat.[16] Dengan berbagai keuntungan diatas maka penting bagi Singapura untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan agar kegiatan perekonomian dan perdagangan di negeri ini tidak terganggu.
Dengan terbatasnya sumber daya serta ketergantungan yang tinggi pada sumber daya luar negeri khususnya dalam hal pangan, air, dan suplai penting lainnya, maka keamanan ekonomi (economc security) sangat penting bagi Singapura. Di dalam Buku Putih Pertahanan (The Defence White Paper) Singapura ditegaskan bahwa:
”Our Physical and resource constraints as a small country also remind us of our dependence on trade and communication with the outside world, and our vulnerability on external events and change”. [17]
Pernyataan diatas menggambarkan pentingnya kegiatan ekonomi bagi Singapura khususnya perdagangan dan komunikasi dengan negara-negara luar. Elemen ekonomi dari keamanan nasional meliputi kemampuan suatu negara untuk mengejar kepentingan nasionalnya (termasuk nilai-nilai penting lainnya) menggunakan kebijakan ekonomi nasional.[18] Aspek ekonomi merupakan instrumen penting bagi Singapura untuk mengejar kepentingan nasionalnya sekaligus menjamin keamanan dan eksistensi Singapura.
Hal penting berikutnya adalah keadaan geo-politik Singapura. Hubungan Singapura dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara mengalami pasang surut terutama dengan dua negara terdekatnya, yaitu Indonesia dan Malaysia. Hubungan Singapura dengan kedua negara ini secara simultan dikarakteristikkan dengan bebagai ketegangan dan tidak adanya rasa saling percaya.[19] Indonesia dan Malaysia yang secara geografis lebih besar dan didominasi oleh etnis Melayu senantiasa menimbulkan kekhawatiran bagi para pemimpin Singapura. Mayoritas penduduk Singapura di dominasi oleh etnis China, sehigga perbedaan pendapat dengan Malaysia dan Indonesia silih berganti mewarnai hubungan Singapura dengan kedua negara ini. Hal ini ditunjukkan dengan protes keras yang datang dari Indonesia dan Malaysia terkait dengan kunjungan Presiden Israel, Chaim Herzog, ke Singapura.[20] Kondisi seperti ini tentu saja membuat Indonesia dan Malaysia mendapatkan porsi perhatian yang lebih besar dalam kebijakan luar negeri Singapura dibandingkan dengan negara-negara lainnya di Asia Tenggara.
Bagi Singapura, Indonesia merupakan negara yang sangat penting. Segala perubahan politik pada tingkat domestik di Indonesia menjadi perhatian yang serius bagi Singapura. Untuk itu penting bagi Singapura dalam menjaga hubungan diplomatik yang baik. Hubungan kedua negara ini mengalami sebuah fase yang sulit ketika terjadi tragedi Jakarta pada bulan Mei 1998 yang membuat Soeharto turun dari jabatannya sebagai Presiden. Hal ini terkait dengan perlakuan brutal etnis pribumi Indonesia tehadap etnis China di Jakarta. Peristiwa ini membuat banyaknya etnis China di Indonesia yang mencari perlindungan sementara di Singapura.[21]
Persoalan lainnya yang menimbulkan persoalan diantara kedua negara ini adalah persoalan mengenai Perjanjian Ekstradisi dan DCA (Defence Cooperation Agreement) antara kedua negara. Indonesia sangat berkepentingan dalam Perjanjian Ekstradisi ini mengingat kuatnya dugaan banyaknya koruptor yang melarikan diri ke Singapura. Pada tanggal 27 April 2007, DCA dan Perjanjian Ekstradisi yang menjadi satu paket ditandatangani kedua belah pihak di Bali. Namun Indonesia tidak meratifikasi DCA karena tidak mendapat dukungan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Kalangan DPR menganggap bahwa DCA telah melanggar kedaulatan Indonesia dan memberikan keuntungan sepihak.[22] Bahkan pihak dari Indonesia sempat mengancam akan menghentikan pasokan gas dari Natuna ke Singapura terkait persoalan DCA dan Perjanjian Ekstradisi. Singapura sangat bergantung pada pasokan gas dari Natuna untuk memenuhi kebutuhan listrik.[23] Persoalan DCA ini kemudian menjadi persoalan yang tidak terselesaikan bahkan memicu suatu ketegangan baru dalam hubungan Indonesia dan Singapura.
Malaysia nampaknya mendapatkan porsi yang lebih besar dalam kebijakan pertahanan Singapura dibandingkan dengan Indonesia. Meskipun hubungan antara Singapura dan Malaysia tidak selalu akur namun Malaysia merupakan negara yang penting dan vital bagi Singapura. Dengan terbatasnya sumber daya, Singapura sangat bergantung kepada suplai air dari Malaysia. Sejak Singapura mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 1965, pemerintah Malaysia dan Singapura memiliki perjanjian bahwa Malaysia akan mensuplai air dari Johor hingga tahun 2011 dan diperpanjang pada perjanjian kedua hingga tahun 2061.[24] Persoalan suplai air ini menjadi sangat penting sehingga menjadi sebuah isu strategis sekaligus menjadi isu keamanan nasional. Keterbatasan pemerintah Singapura dalam menyediakan air bagi warganya merupakan salah satu keterbatasan Singapura dalam hal sumber daya. Dengan adanya suplai air dari Malaysia, membuat negara ini sangat tergantung oleh pasokan air dari Malaysia. Ketergantungan ini menjadi sebuah persoalan ketika terjadi ketegangan hubungan antar kedua negara ini. Ketika ketegangan antara Malaysia dan Singapura muncul di permukaan, maka muncul desakan dari elemen-elemen yang ada dalam pemerintahan Malaysia untuk memutus suplai air kepada Singapura.[25] Keadaan ini tentu saja membuat isu air menjadi isu keamanan nasional karena menyangkut hajat hidup orang banyak.
Persoalan suplai air ini telah menjadi persoalan keamanan nasional bagi Singapura. Isu air menjadi suatu isu keamanan yang akan memungkinkan untuk memicu suatu respon militer.[26] Menurut Menteri Luar Negeri Singapura S. Jayakumar:
“The 1961 and 1962 Water Agreements are enshrined in the Separation Agreement and registered at the United Nations. They are fundamental to its very existence as an independent nation. Neither Singapore nor Malaysia can unilaterally change them… both countries have to honor the terms of the agreements and the guarantee in the Separation Agreement. Any breach of the water Agreements must call into question the Separation Agreement and can undermine our very existence”[27]
Pernyataan diatas dengan jelas menggambarkan bahwa Water Agreement merupakan suatu hal vital bagi Singapura. Pihak manapun yang menyangsikan perjanjian ini juga dianggap menyangsikan kedaulatan negara Singapura.
Persoalan lain yang menonjol antar kedua negara ini adalah persoalan mengenai klaim wilayah. Malaysia dan Singapura terlibat dalam persengketaan pulau Pedra Branca atau pulau Batu Puteh. Walaupun terdapat kesepakatan antara kedua negara melalui Special Agreement untuk membawa persoalan ini ke ICJ (International Court of Justice), namun kedua negara ini menganggap bahwa pulau tersebut masih dalam keadaan status quo.[28] Pada tahun 1991-1992 Singapura melarang kapal pemancing Malaysia untuk mendekat di sekitar pulau ini.[29] Tentunya hal ini memicu ketegangan antara kedua negara ini karena kedua negara masih menganggap bahwa pulau ini masih berstatus quo.
Dengan berbagai kondisi geo-politik yang dinamis serta berbagai ketidakpastian dalam politik internasional di kawasan Asia Tenggara, maka penting bagi Singapura untuk memperkuat sistem persenjataanya untuk mempertahankan eksistensi negara ini di dunia. Hal ini sangat penting mengingat kurangnya berbagai sumber daya yang dimiliki Singapura. ketergantungan yang sangat besar terhadap suplai air dari Malaysia dan suplai listrik dari Indonesia membuat daya tawar Singapura menjadi lemah dalam konstelasi politik internasional. Modernisasi persenjataan Singapura merupakan suatu upaya untuk memperkuat elemen hard power-nya. Dengan demikian untuk memperkuat elemen hard power-nya maka diperlukan suatu Angkatan Bersenjata yang kuat dan kredibel.
Postur Pertahanan Singapura
Militer merupakan elemen hard power dan bagian vital dari suatu negara dalam menjamin survival sebagai bagian dari kepentingan nasional. Dalam kurun waktu satu dasawarsa terkahir, Singapura tidak berhenti untuk melakukan program modernisasi persenjataan militernya. Anggaran belanja militer negara ini pun terus mengalami peningkatan setiap tahunnya
Tabel 8. Military Expenditure of Singapore
Year
|
1998
|
1999
|
2000
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
In Constant 2005
|
4.703
|
4.791
|
4.634
|
4.745
|
5
|
5.051
|
5.147
|
5.465
|
5.862
|
US$ m
| |||||||||
% of GDP
|
5.4
|
5.4
|
4.7
|
5
|
5.1
|
5.1
|
4.7
|
4.7
|
4.7
|
Pada tahun 1998 anggaran belanja militer Singapura berjumlah 4.703 milyar dolar AS atau 5.4 persen dari total GDP dan mengalami peningkatan pada tahun 1999 sejumlah 4.791 milyar dolar AS atau 5.4 persen dari total GDP. Pada tahun 2006 anggaran belanja militer Singapura berjumlah 5.862 milyar dolar AS atau 4.7 persen dari total GDP negara.
Kualitas Angkatan Bersenjata dapat dilihat dari jumlah orang dan senjata serta pembagian di antara berbagai cabang angkatan bersenjata. Pada periode tahun 2003-2004, tercatat bahwa Singapura memiliki 50,000 pasukan militer aktif dengan 300,000 cadangan. Jumlah pasukan ini terus mengalami perkembangan pada periode tahun 2006, dengan jumlah pasukan aktif sebanyak 72,500 personel dan 312,500 personel yang merupakan pasukan cadangan.[30] Selain itu Singapura memiliki 450 Tank, 1,574 APCs, 169 Howitzers, dan beberapa missile anti-tank.[31] Singapura terus memperbaiki kualitas angkatan bersenjatanya dengan melakukan latihan-latihan militer setiap tahunya di Australia tepatnya di Shoalwater Bay. Walaupun pasukan angkatan bersenjata Singapura terbilang sedikit dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainya, namun kekurangan tersebut dapat ditutupi dengan kemajuan teknologi dan pembaharuan persenjataan militer.
Singapura memiliki keunggulan dalam hal teknologi militer pada elemen Angkatan Darat (Singapore Army) dan Angkatan Udara (Republic of Singapore Air Forces). Kesatuan Signals Battalions pada elemen Angkatan Darat merupakan hasil revolusi digital dalam tubuh Singapore Army. Kesatuan ini berintegarasi dengan teknologi informasi dan berbagai piranti lunak. Dengan teknologi 3G, kesatuan ini menjadi basis informasi yang berfungsi untuk melakukan pemantauan, komunikasi, dan sistem sensor.[32] Dengan didukung teknologi informasi tersebut, maka hal ini akan sangat membantu mobilitas dari para personel militer dalam melaksanakan tugas atau melakukan misi di lapangan.
Singapore Army tidak hanya di dukung oleh teknologi informasi dan digital, tetapi mereka juga dilengkapi dengan berbagai instrumen militer modern. Pada tahun 1999 Singapura berhasil mengembangkan senjata rifle dengan nama SAR 21 (Singapore Assault Rifle 21). Senjata ini telah menjadi senjata utama pada Singapore Army menggantikan M-16.[33] Senjata ini mempunyai bentuk yang lebih kecil dari M-16. Selain itu, SAR 21 mempunyai tingkat akurasi yang cukup tinggi karena dilengkapi dengan laser aiming device sehingga menjadi salah satu senjata “bullpup” yang terbaik di dunia.[34] Selain jenis rifle ini, SAR 21 mempunyai beberapa varian lain, seperti; SAR 21 Light Machine Gun, SAR 21/40 mm Grenade Launcher, SAR 21 P-Rail dan SAR 21 Sharp Shooter.[35]
Singapura juga mengembangkan instrumen kendaraan militer yang diberi nama Bionix IFV pada tahun 1999.[36] Kelebihan dari kendaraan ini adalah mempunyai kemampuan mesin diesel yang tangguh, menggunakan teknologi transmisi hydro-pneumatic sehingga dapat mencapai kecepatan 70km/jam, dan memiliki meriam medium-calibre yang dapat menembak sasaran bergerak.[37] Singapura juga melakukan kepemilikan atas Leopard 2A4 MBT dari Jerman pada tahun 2007.[38]
Industri pertahanan memainkan peran yang penting dalam menjaga kebutuhan persenjataan dan instrumen militer suatu negara. Selain menyuplai berbagai macam senjata dan amunisi kepada angkatan bersenjata suatu negara, industri pertahanan juga berfungsi sebagai fasilitas dan penyedia infarastruktur untuk menjaga dan memperbaiki segala kerusakan yang terjadi pada instrumen-instrumen militer suatu negara.
Untuk meningkatkan kapabilitas militer Singapura, RSAF atau Angkatan Udara juga tidak luput dari pembenahan. Tidak berbeda dari angkatan lain, RSAF dengan dukungan pemerintah juga melakukan pengembangan teknologi maupun melakukan kepemilikan terhadap beberapa instrumen militer khususnya pesawat tempur. Selama 15 tahun terakhir, RSAF telah bekembang dan menjadi sebuah Angkatan udara yang disegani di kawasan Asia Tenggara.
Pada tahun 1999, Singapura melakukan kepemilikan atas 12 pesawat tempur F-16C Fighting Falcon dari AS.[39] Dan pada bulan Juli 2000 pemerintah Singapura mengumumkan kepemilikan atas 20 pesawat tempur F-16C/D untuk menggantikan satu skuadron A-4S untuk tahun 2003-2004. Pesawat tempur jenis F16C/D mempunyai radar AIM-7M dan dilengkapi dengan rudal Python 4. Selain itu pesawat ini dilengkapi dengan navigasi Sharpshooter dan targeting pods yang memungkinkan pesawat ini melakukan misi serangan jarak jauh secara tepat di segala cuaca dan kondisi.[40] Di tahun yang sama Singapura juga melakukan kepemilikan atas pesawat tanker jenis KC-135.[41] Pesawat KC-135 ini adalah pesawat pembawa bahan bakar untuk pesawat-pesawat tempur yang dimilki oleh RSAF. Pada bulan Juni 1999 Singapura melakukan pembelian atas tiga helikopter jenis Chinook CH-47SD. Singapura terus melakukan pembelian helikopter-helikopter tempur dengan teknologi yang maju. Pada bulan Maret 1999 Singapura melakukan pembelian terhadap delapan helicopter Apache AH-64D.[42] Helikopter jenis ini mempunyai mesin kembar dan dilengkapi dengan Longbow Fire Control Radar (FCR) sehingga mampu mendeteksi dan mengklasifikasi target bergerak di darat maupun udara.[43]
Pengembangan kapabilitas pesawat yang dimiliki oleh RSAF meliputi pemasangan radar dan sistem avionic yang setara dengan pesawat tempur F-16 pada pesawat tempur F-5 dan melakukan upgrade terhadap seluruh sistem komputer dan piranti lunak pada pesawat jenis E-2C Airborne.[44] Selanjutnya pesawat jenis E-2C ini dilengkapi dengan radar APS 138 yang dapat mendeteksi dan menelusuri sasaran baik di udara maupun darat hingga jarak 200 nm (nautical miles) atau 370 km. Dengan radar ini juga pesawat E-2C Airborne dapat membedakan pesawat “sahabat” atau pesawat yang tidak dikenal pada jarak 250 nm atau 463 km.[45]
Pembangunan kualitas kapasitas militer Singapura juga dapat dilihat pada elemen Angkatan Laut Singapura (The Republic of Singapore Navy-RSN). Pembenahan kualitas RSN dilakukan dengan sejumlah langkah restrukturisasi. Restrukturisasi ini ditandai dengan terbentuknya Komando Operasional Angkatan Laut (Fleet) pada awal tahun 1990’an.[46] Karena tugasnya melindungi dan mempertahankan wilayah perairan Singapura, maka RSN membutuhkan kapal laut dengan kapabilitas yang memadai. Pada bulan Maret 2000 MINDEF menandatangani kontrak bersama dengan Direction des Construction Navales (Prancis) untuk menkonstruksi enam kapal Frigate. Dengan kontrak tersebut, Singapura bersama Prancis mengembangkan enam buah kapal Frigate diantaranya; RSS Formidable, Intrepid, Steadfast, Tenacious, Stalwart, dan Supreme.[47]
RSS Formidable didukung dengan teknologi siluman (stealthy) untuk meningkatkan survivability. Untuk itu frigate ini dilengkapi dengan berbagai piranti lunak seperti teknologi low radar cross section signature yang membuat kapal ini sulit dilacak oleh radar. Selain itu, dengan Integrated Bridge System dan Ship Management System akan memudahkan pemantauan yang efektif terhadap sistem dan mesin.[48] Selain didukung dengan berbagai teknologi piranti lunak yang maju, frigate-frigate ini juga dilengkapi dengan rudal Harpoon. Labih jauh, MINDEF dan RSN akan melanjutkan studi mengenai pengembangan peluru kendali surface-to-surface yang juga akan melengkapi frigate tersebut.[49]
Singapura juga melakukan pembelian terhadap beberapa kapal selam. Pada tahun 1998 RSN telah mengoperasikan RSS Challenger di Baltik dan pada tahun 2000 Singapura telah memiliki kapal selam RSS Conqueror.[50] Kedua kapal selam buatan Swedia ini mempunyai karakter siluman yang sangat sulit dilacak. Kerjasama antara Singapura dan Swedia tidak hanya terbatas pada penyediaan kapal selam, lebih dari itu, Swedia juga menyediakan pelatihan bagi para anggota RSN terutama pelatihan dalam mengoperasikan kedua kapal selam ini.[51] Selain mempunyai karakter siluman, RSS Challenger dipersenjatai dengan empat torpedo 533mm dan dua 400mm.[52]
Selain didukung dengan teknologi instrumen militer yang maju, Singapura juga melakukan kerjasama pertahanan dalam bentuk FPDA (Five Power Defence Agreement) yang dibentuk pada tahun 1971. Adapaun negara-negara yang bekerjasama dalam kerangka ini adalah; Singapura, Malaysia, New Zealand, Australia, dan Inggris. FPDA adalah sebuah komunike diantara lima negara dimana jika terdapat serangan atau ancaman militer terhadap Singapura dan Malaysia, maka kelima negara ini akan berkonsultasi yang bertujuan untuk memutuskan sebuah tindakan untuk menghadapi ancaman atau serangan militer.[53] Dengan bekerjasama dalam kerangka FPDA bersama Australia, Singapura mendapatkan banyak manfaat, diantaranya adalah pemanfaatan lahan di Shoalwater Bay, Australia, untuk latihan Singapore Army.[54] Sama seperti Australia, New Zealand telah memberikan kesempatan yang luas bagi Singapura untuk memanfaatkan lahan terbukannya bagi pelatihan Angkatan Bersenjata Singapura khusunya kesatuan Commando.[55]
Kerjasama-kerjasama yang dilakukan oleh Singapura bersama dengan negara-negara besar memberikan keuntungan bagi SAF. Tidak hanya keuntungan untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan yang berguna bagi pengembangan kapabilitas SAF, namun lebih dari itu SAF dapat mendapatkan akses yang luas pada teknologi pertahanan negara-negara maju seperti AS dan Australia. Baik pengembangan industri dan kerjasama pertahanan yang dilakukan oleh Singapura dapat meberikan manfaat yang besar bagi SAF dalam membentuk sebuah Angkatan Bersenjata yang kredibel, capable, dan berbasis teknologi.
Pembangunan Kapasitas Deterrence yang Kredibel
Modernisasi kekuatan militer memang dilakukan oleh Singapura untuk menjamin survival dan eksistensi negara ini di dunia. Dengan demikian Singapura sangat memerlukan suatu pertahanan yang kredibel. Militer dan persenjataan memiliki beberapa fungsi penting untuk sebuah negara. Salah satu tujuanya adalah mencegah (to deter) negara lain (agresor) untuk menggunakan kekuatan militer sehingga terlihat begitu beresiko bagi negara agresor tersebut. Definisi konsep ini mengalami perkembangan, deterrence dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sebagai retaliation (hukuman) dan sebagai denial (pertahanan).[56] Deterrence sebagai retaliation adalah memperlihatkan kekuatan militer negara A dan memberikan ancaman hukuman yang keras sehingga dapat mencegah negara B (dalam hal ini pihak yang di anggap mengancam) untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak di inginkan. Dengan demikian dapat juga disebut sebagai ancaman balasan sebagai hukuman agar pihak lawan tidak melakukan hal-hal yang tidak di inginkan. Ancaman hukuman tersebut ditujukan pada populasi atau infrastruktur industri sang lawan.[57] Sedangkan inti dari definisi deterrence sebagai denial adalah usaha suatu negara untuk menahan atau menangkal serangan pihak lawan secara fisik.[58]
Bagi Singapura, ancaman fundamental yang dihadapi adalah ancaman yang bersifat kritikal, yaitu ancaman langsung terhadap eksistensi dan kelangsungan hidup negara ini. Ancaman ini dapat berupa invasi militer atau ancaman tehadap keamanan ekonomi dan aksesnya. Ancaman invasi militer terhadap Singapura merupakan suatu ancaman yang dapat terjadi sewaktu-waktu, mengingat Singapura merupakan negara kuat namun mempunyai power yang lemah.[59]
Pada tahun 2002 Malaysia mengumumkan akan kembali melanjutkan program modernisasi persenjataannya setelah sempat tertunda akibat krisis ekonomi tahun 1997. Modernisasi persenjataan tersebut meliputi pembelian tank buatan Polandia jenis T-91, 18 unit pesawat tempur Sukhoi SU-30 dan 3 unit kapal selam Scorpene buatan buatan Prancis. Lebih lanjut pada tahun 2003 Malaysia melengkapi persenjataannya dengan 155mm self- propelled howitzers, multiple launching rocket system (MLRS) buatan Brazil, pesawat tempur MiG-29 dan F-18 Super Hornet.[60]
Modernisasi persenjataan Malaysia tersebut tentunya mendapat perhatian yang serius dari Singapura. Modernisasi kapabilitas militer konvensional Malaysia telah mengurangi eksistensi dari keunggulan SAF. Melalui modernisasi kapabilitas militernya, Angkatan Bersenjata Malaysia telah memiliki kapabilitas serang memadai khususnya kapabilitas udara dengan memiliki pesawat tempur MiG-29. Pesawat tempur jenis ini memiliki kecepatan dua kali lebih dari kecepatan suara dan dilengkapi dengan air-to-air dan air-to- surface missile, serta bom seberat dua ton.[61]
Modernisasi Angkatan Bersenjata Malaysia ini kemudian mendapatkan respon dari Singapura. Bagi Singapura, modernisasi yang dilakukan Malaysia telah menumbangkan keseimbangan militer, dan oleh karena itu penting bagi Singapura untuk memiliki kapabilitas yang lebih maju untuk mengembalikan keunggulan kapabilitas militer Singapura. Untuk melebihi kapabilitas MiG-29 dan SU-30, Singapura mengakuisisi pesawat tempur jenis F-16C/D Fighting Falcons yang dapat membawa berbagai jenis rudal air-to-air dan dapat terbang rendah di malam hari untuk menunjang serangan secara tepat.[62]
Kepemilikan atas 20 helikopter serang Apache yang dilengkapi dengan rudal kendali anti-tank, roket, dan meriam otomatis 30mm, juga untuk melebihi kemampuan divisi Main Battle Tank yang dimiliki Malaysia. Rencana Malaysia untuk mengembangkan kapabilitas Angkatan Lautnya juga mendapatkan perhatian serius dari Singapura. Untuk melebihi kapabilitas kapal selam Scorpene buatan Prancis milik Malaysia, Singapura memiliki dua kapal selam RSS Challenger dan delapan helikopter ship-borne yang memiliki rudal anti-ships dan torpedo anti-submarine.[63]
Fenomena ini menggambarkan bahwa Singapura selalu berusaha untuk mempunyai kapabilitas militer yang lebih maju dari Malaysia. Lebih lanjut, Singapura dalam hal ini melakukan deterrence sebagai denial sekaligus retaliation terhadap Malaysia. Inti dari definisi deterrence sebagai denial adalah usaha suatu negara untuk menahan atau menangkal serangan pihak lawan secara fisik.[64] Dengan kapabilitas militer Singapura yang lebih maju dari pada Malaysia, maka Singapura dapat menjalankan deterrence sebagai retaliation mengingat Singapura memiliki kemampuan persenjataan yang lebih kredibel daripada Malaysia.
Respon Singapura terhadap modernisasi persenjataan Malaysia juga dapat dikatakan sebagai aksi reaksi dari Singapura sebagai tindakan preventive. Dasar dari model aksi reaksi ini adalah bahwa negara akan memperkuat persenjataannya karena adanya ancaman dari negara lain.[65] Tindakan Singapura dalam memperkuat dan mengembangkan persenjataan militernya disebabkan oleh adanya ancaman karena meningkatnya persenjataan Malaysia yang telah mengurangi kredibilitas dan keunggulan Angkatan Bersenjata Singapura.
Meskipun Singapura dan Malaysia tergabung dalam kerjasama pertahanan yang disebut FPDA, namun kompetisi dalam kepemilikan persenjataan antara kedua negara ini pada kenyataannya, walaupun secara implisit, telah terjadi. Kompetisi kedua negara ini dalam hal kepemilikan senjata konvensional masih terlalu dini dikategorikan sebagai perlombaan senjata, atau yang lebih dikenal dengan arms race. Setidaknya satu alasan mendasar bahwa kedua negara ini belum atau tidak dalam suatu kondisi yang disebut perlombaan senjata. Pertama, Singapura dan Malaysia masih tergabung dalam suatu kerjasama pertahanan yang dikenal dengan FPDA. Colin S. Gray menyatakan bahwa untuk dapat disebut suatu perlombaan senjata, antara pihak satu dengan pihak lainnya harus saling menyadari adanya pertentangan.[66] Dalam hal ini pada kenyataannya Malaysia dan Singapura masih dapat terus melakukan kerjasama baik dalam kerangka FPDA dan ASEAN. Selain itu, Singapura dan Malaysia juga tergabung dalam suatu kerjasama yang sifatnya trilateral bersama Indonesia dalam melakukan patroli khusus untuk melakukan pengamanan disekitar Selat Malaka.
Dalam melakukan pembangunan kapasitas deterrence yang kredibel, Singapura tidak hanya melakukan berbagai program modernisasi persenjataan konvensionalnya. Lebih dari itu, kerjasama pertahanan dalam kerangka FPDA dapat disebut sebagai deterrence retaliation yang patut diwaspadai oleh para agresor atau calon musuh dari negara ini. Tidak hanya bermanfaat bagi pengembangan kapasitas militer Singapura, kerjasama dalam kerangka FPDA ini juga dapat memberikan jaminan keamanan Singapura. Ketika Singapura mendapatkan serangan militer dari negara agresor, maka FPDA ini dapat berfungsi sebagai second strike (serangan kedua)[67] yang akan dilaksanakan oleh negara seperti Inggris, Australia, dan New Zealand.
Perpaduan antara pembangunan kapasitas militer yang capable dan kerjasama pertahanan yang baik bersama beberapa negara-negara yang kemampuan militernya cukup kuat seperti Australia dan Inggris membuat negara Singapura disegani oleh negara-negara Asia Tenggara. Hal ini sangat penting mengingat begitu banyaknya kepentingan Singapura dalam pergaulan internasional. Tidak hanya kepentingan ekonomi domestik yang menjadi perhatian yang besar dari pemerintah Singapura, lebih dari itu, banyak kepentingan ekonomi berbagai negara-negara besar seperti AS, Jepang, dan Uni Eropa. Perlindungan terhadap kepentingan negara-negara besar tersebut pada akhirnya juga membuat negara-negara besar tersebut memberikan dukungan yang penuh terhadap pembangunan kapasitas hard power Singapura yang dapat memberikan jaminan keamanan (security insurance) bagi kepentingan negara-negara seperti AS, Jepang dan Uni Eropa.
Kesimpulan
Pengembangan dan pembangunan kapabilitas militer terus dilakukan oleh pemerintah Singapura. Hal ini ditunjukkan dengan pengembangan kapabilitas militer Singapura yang berbasis teknologi, baik teknologi yang menggunakan piranti lunak maupun teknologi GPS (Global Positioning System) yang memanfaatkan kecanggihan satelit dan sistem radar. Dengan integrasi antara kapabilitas militer dan teknologi modern di dalam tubuh SAF, akan menciptakan sebuah angkatan bersenjata yang kredibel. Modernisasi persenjataan militer yang dilakukan oleh Singapura merupakan suatu langkah untuk menjamin eksistensi negara ini dalam arena internasional. Hal ini penting bagi Singapura karena negara ini merupakan negara yang rentan oleh ancaman militer karena keterbatasan-keterbatasan dalam hal sumber daya. Sehingga hard power merupakan hal yang vital bagi Singapura dalam pencapain kepentingan nasional.
Pembagunan kapabilitas hard power ini dilakukan untuk satu tujuan penting yaitu sebagai suatu daya cegah (deterrence) bagi negara lain yang akan memberikan suatu ancaman bagi eksistensi Singapura dalam arena internasional. Kondisi geo-strategis Singapura juga menjadi faktor penentu bagi negara ini untuk terus melanjutkan pengembangan dan pembangunan kapabilitas militernya. Lebih lanjut, pembangunan kapabilitas deterrence Singapura ini juga ditunjang oleh kerjasama pertahanan dalam kerangka FPDA untuk memberikan ancaman retaliation (balasan) bagi negara agresor atau calon musuh dari Singapura.
DAFTAR PUSTAKA
Buku dan Jurnal:
Acharya, Amitav, 2008, Singapore’s Foreign Policy: The Search for Regional Order, Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd
Art, Robert J and Jervis, Robert, 2007, International Politics: Enduring Concepts and Contemporary Issues, New York: Pearson Education Inc.
Buzan, Barry, 1998, The Arms Dynamic in World Politics, London: Lynne Rienner
___________, 1987, An Introduction to Strategic Studies: Military Technology and International Relations, London: Macmillan Press Ltd.
___________, 1991, People, States, and Fear: An Agenda For International Security Studies In The Post-Cold War Era, (Colorado: Lynne Rienner Publisher, Inc.)
Cipto, Bambang, 2007, Hubungan Internasional di Asia Tenggara: Teropong terhadap Dinamika, Kondisi Riil, dan Masa Depan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Cordesman, Anthony A., and Kleiber, Martin, 2006, “The Asian Conventional Military Balance: The Southeast Military Balance”, Washington: CSIS
Da Cunha, Derek, “Renewed Military Buildups Post-Asia Crisis: The Effect on Two Key Southeast Asian Bilateral Military Balance”, International Politics and Security Issues no. 3, 2001, Singapore: ISEAS
Ganesan, N, 1998, “Malaysia-Singapore Relations: Some Recent Developments”, Asian Review Vol. 25 No. 1, Washington: Heldref Publications
Gray, Colin S., “The Arms Race Phenomenon”, World Politics, Vol. 24 No 1, October 1971
Huxley, Tim, 2002, Defending The Lion City: The Armed Forces of Singapore, Sydney: Allen & Unwin Pty Ltd
Leifer, Michael, 2000, Singapore’s Foreign Policy: Coping With Vulnerability, London: Routledge
MINDEF, 2000, Defending Singapore in the 21st Century, Singapore: Ministry of Defense
Masuyama, Seiichi dan Donna Vandenbrink (eds), 2003, Towards a Knowledge-based Economy: East Asia Changing Industrial Geography, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
Muhaimin, Yahya A., 2008, Bambu Runcing dan Mesiu: Masalah Kebijakan Pembinaan Pertahanan Indonesia, Yogyakarta: Tiara Wacana
Singh, Bilveer, 2003, “Arming the Singapore Armed Forces: Trend and Implications”, Canberra Papers on Strategy and Defence No. 153, Canberra: Strategic and Defence Studies Centre ANU
Tan, Andrew 2004, “Force Modernization in Southeast Asia”, (Working Paper Institute of Defence and Strategic Studies Singapore No. 59)
Artikel Internet:
Richard A Bitzinger and Curie Maharani, “The Southeast Asian Arms Market”, diakses dari http://www.isn.ethz.ch/news/sw/details.cfm?ID=18841, pada tanggal 5 April 2008
“Indonesia-Singapura Berseteru, BP Migas Dapat Hentikan Pasokan Gas”, diakses dari http://www.kapanlagi.com/h/0000216448.html, pada tanggal 24 November 2008
“History of Malaysia-Australia Defence Relationship”, diakses dari www.australia.org.my/klpr/files/History%20of%20the%20AustraliaMalaysia%20Defence%20Relationship.pdf, pada tanggal 19 Januari 2009
Andrew Tan, “What’s Behind Malaysia Defence Buildup?”. diakses dari http://www.rsis.edu.sg/publications/Perspective/IDSS222003.pdf, pada tanggal 7 Oktober 2008.
Chang, Felix K., “In Defense of Singapore”, diakses dari http://www.fpri.org/orbis/4701/chang.defensesingapore.pdf, pada tanggal 22 Juli 2008
[1] Peneliti pada Pusat Studi Pertahanan dan Perdamaian Universitas Al-Azhar Indonesia (PSPP-UAI)
[2] Richard A Bitzinger and Curie Maharani, “The Southeast Asian Arms Market”, diakses dari http://www.isn.ethz.ch/news/sw/details.cfm?ID=18841, pada tanggal 5 April 2008
[3] Ibid
[4] Tim Huxley, 2002, Defending The Lion City: The Armed Forces of Singapore , Sydney: Allen & Unwin Pty Ltd, hal 19
[5] Ibid, hal 21
[6] Bambang Cipto, 2007, Hubungan Internasional di Asia Tenggara: Teropong terhadap Dinamika, Kondisi Riil, dan Masa Depan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal 33
[7] Ibid, hal 26
[8] Yahya A. Muhaimin, 2008, Bambu Runcing dan Mesiu: Masalah Kebijakan Pembinaan Pertahanan Indonesia, Yogyakarta: Tiara Wacana, hal 21
[9] Data ini dikutip dari Ministry of Trade and Industry of Singapore dalam Amitav Acharya, 2008, Singapore’s Foreign Policy: The Search for Regional Order, Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd), hal 37
[10] Ibid
[11] Ibid, hal 38
[12] Ibid, hal 39
[13] Chia Siaow Yue dan Jamus Jerome Lim, “Singapore: A Regional Hub in ICT”, dalam Seiichi Masuyama dan Donna Vandenbrink (eds), 2003, Towards a Knowledge-based Economy: East Asia Changing Industrial Geography, (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies), hal 271
[14] Ibid, hal 268
[15] MINDEF, 2000, Defending Singapore in the 21st Century, (Singapore: Ministry of Defense), hal 2
[16] Chia Siaow Yue dan Jamus Jerome Lim, op.cit, hal 271
[17] MINDEF, op.cit, hal 5.
[18] Hartland-Thunberg (1982) dalam Amitav Acharya, op.cit, hal 34
[19] Tim Huxley, op.cit, hal 45
[20] Bambang Cipto, op.cit, hal 135
[21] Tim Huxley, op.cit, hal 53-54
[22] Ibid, hal 322
[23] “Indonesia-Singapura Berseteru, BP Migas Dapat Hentikan Pasokan Gas”, diakses dari http://www.kapanlagi.com/h/0000216448.html, pada tanggal 24 November 2008
[24] N. Ganesan, 1998, “Malaysia-Singapore Relations: Some Recent Developments”, Asian Review Vol. 25 No. 1, (Washington: Heldref Publications), hal 27
[25] Michael Leifer, 2000, Singapore’s Foreign Policy: Coping With Vulnerability, London: Routledge, hal 19
[26] Bilveer Singh, 2003, “Arming the Singapore Armed Forces: Trend and Implications”, Canberra Papers on Strategy and Defence No. 153, Canberra: Strategic and Defence Studies Centre ANU, hal 24
[27] Ibid
[28] Ibid, hal 25
[29] Tim Huxley, op.cit, hal 47
[30] Anthony H. Cordesman dan Martin Kleiber, 2006, The Asian Conventional Military Balance: The Southeast Military Balance, (Washington: CSIS), hal. 4
[31] Andrew Tan, 2004, “Force Modernization in Southeast Asia”, Working Paper Institute of Defence and Strategic Studies Singapore No. 59, hal. 6
[32] Ibid, hal 123
[33] Ibid, hal 129
[34] Chia Han Seng, “SAR 21: Our Army’s Top Gun”, army news, issue no. 155 Jun/Jul 2008, hal 11.
[35] Bilveer Singh, op.cit, hal 32
[36] Ibid, hal 33
[37]MINDEF, op.cit, hal 68
[38] Christopher F. Foss, “Singapore Sets Its Sights on Leopard 2 MBTs”, Jane’s Defence Weekly Vol. 30, Issue 50, 13 Desember 2006.
[39] Derek Da Cunha, “Renewed Military Buildups Post-Asia Crisis: The Effect on Two Key Southeast Asian Bilateral Military Balance”, International Politics and Security Issues no. 3, 2001, Singapore: ISEAS, hal 10.
[40] Tim Huxley, op.cit, hal 145.
[41] Ibid, hal 147.
[42] Ibid, hal 148.
[43] Bilveer Singh, 2003, op.cit, hal 30
[44] MINDEF, op.cit, 65
[45] Bilveer Singh, loc.cit
[46] Tim Huxley, op.cit, hal 159
[47] The Republic of Singapore Navy, 2006, Onwards and Upwards: Celebrating 40 Years of The Navy, (Singapore: SNP International Publishing Pte Ltd), hal
[48] Ibid, hal 44
[49] Richard Scott, “Singapore’s New Frigate Takes to the Water”, (Asia Pacific Defence-January 2004), hal 9
[50] Tim Huxley, op.cit, 164
[51] The Republic of Singapore Navy, op.cit, hal 50
[52] Felix K. Chang, “In Defense of Singapore”, diakses dari http://www.fpri.org/orbis/4701/chang.defensesingapore.pdf, pada tanggal 22 Juli 2008, hal 115
[53] “History of Malaysia-Australia Defence Relationship”, diakses dari www.australia.org.my/klpr/files/History%20of%20the%20AustraliaMalaysia%20Defence%20Relationship.pdf, pada tanggal 19 Januari 2009
[54] MINDEF, op.cit, hal 31
[55] Tim Huxley, op.cit, hal 207
[56] Barry Buzan, 1987, An Introduction to Strategic Studies: Military Technology and International Relations, London: Macmillan Press Ltd., hal 135.
[57] Robert J. Art dalam Robert J. Art and Robert Jervis, 2007, International Politics: Enduring Concepts and Contemporary Issues, New York: Pearson Education Inc., hal. 142.
[58] Barry Buzan, 1987, loc.cit.
[59] Barry Buzan, 1991, People, States, and Fear: An Agenda for International Security Studies in The Post Cold War Era, (Colorado: Lynne Rienner Publisher, Inc.), hal 114
[60] Andrew Tan, “What’s Behind Malaysia Defence Buildup?”, diakses dari http://www.rsis.edu.sg/publications/Perspective/IDSS222003.pdf, pada tanggal 7 Oktober 2008.
[61] Andrew Tan dikutip dalam Bilveer Singh, op.cit, hal 43
[62] Ibid, hal 46
[63] Ibid, hal 47
[64] Barry Buzan, 1987, op.cit, hal 135.
[65] Barry Buzan and Eric Hearing, 1998, The Arms Dynamic in World Politics, (Colorado: Lynne Rienner Publisher Inc.), hal 83
[66] Colin S. Gray, “The Arms Race Phenomenon”, World Politics, Vol. 24 No 1, October 1971, hal 41
[67] Pendapat ini dikemukakan oleh Kol. Eko Bambang pada sebuah seminar yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LESPERSSI) yang bertema “Manajemen Alutsista dan Postur Pertahanan Indonesia” di Century Park Hotel, Jakarta: Rabu 7 Oktober 2009
