BINCANG HARI INI - RUJUKAN BIG DATA PAK LUHUT PERLU DI BUKA KE PUBLIK

Wacana penundaan pemilu 2024 kembali berhembus. Hal ini bahkan diperkuat dengan pernyataan Menteri @luhut.pandjaitan yang menyebut 110 juta penduduk Indonesia mendukung diadakannya penundaan Pemilu 2024.

Pernyataan tersebut banyak menuai reaksi. Salah satunya akademisi dari Universitas Bakrie yang meminta Menteri Luhut membuka big data tersebut. Validkah big data tersebut? Simak ulasannya dalam Bincang Hari Ini Sultan TV!

Luhut Klaim 110 Juta Masyarakat Ingin Pemilu 2024 Ditunda, Akademisi Universitas Bakrie: Dibuka ke Publik

Wacana penundaan Pemilu 2024 masih santer dibicarakan. Belakangan polemik terjadi lantaran ada klaim yang mengatakan 110 juta masyarakat Indonesia inginkan penundaan Pemilu 2024.

Klaim 110 juta masyarakat inginkan penundaan Pemilu 2024 dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Panjaitan.

Untuk baca selengkapnya silakan akses tautan berikut ini.

Putusan Makhamah Arbitrase Tak Kuat, PBB Harus Tekan Tiongkok

KedaiPena.Com – Putusan Pengadilan Arbitrase Permanen  yang menolak klaim Tiongkok atas atas laut China selatan, tidak akan menghentikan aktivitas Tiongkok melakukan reklamasi. Aktifitas itu kan terus memicu provokasi dengan negara-negara di wilayah klaim Laut China selatan.

Demikian dikatakan Akademisi universitas Prof DR. Moestopo (Beragama) Yudha Kurniawan, saat dihubungi KedaiPena.Com terkait konflik di Laut China Selatan, minggu (17/7).

“China menolak dan tidak mengakui putusan pengadilan,tetapi itu adalah hal yang  biasa dalam politik internasional, sebagai pihak yang kalah penolakan tersebut didasari oleh klaim sejarah mereka,” kata Yudha.

Ia menuturkan, Makhamah Arbitrase yang selama ini tidak memiliki kekuatan untuk memaksa negara-negara mematuhi putusannya, akan menyebabkan potensi konflik di laut China selatan akan kembali terjadi.

Selanjutnya baca di sini

Resensi Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia 2015

Sumber : "Jendela Pembangunan Daerah", Edisi 5 Mei - 5 Juni 2016, Tahun IV, Jakarta : Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, hal 35-37

Buku ini secara umum membahas tentang pentingnya reformasi sektor Pertahanan dan Keamanan di Indonesia. Selama kurang lebih enambelas tahun reformasi sektor pertahanan dan keamanan (Security Sector ReformSSR) menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Ditandai dengan keputusan politik memisahkan Polri dari institusi dan garis komandoTNI pada 1 April 1999 dan ditetapkan dalam Tap MPR/VI/2000 tentang pemisahan kedua lembaga tersebut dengan menempatkan TNI di bawah Departemen Pertahanan khusus Polri berada langsung di bawah Presiden presiden. Kebijakan lain yang juga memuluskan jalan bagi SSR di Indonesia adalah pengalihan fungsi Menteri Pertahanan dan Keamanan menjadi hanya Menteri Pertahanan. Sedangkan unsur keamanan merupakan tugas Polri. Koordinasikan dilakukan oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam). Reformasi pun juga telah merubah budaya politik di Indonesia dimana jabatan Menteri Pertahanan dipegang oleh sipil, sesuatu yang sulit diterapkan di masa Orde Baru, dan bagaimana patahnya mitos mengenai pengangkatan Panglima TNI yang harus berasal dari unsur TNI AD,  saat ini pengangkatan Panglima TNI juga dapat berasal dari unsur TNI AL dan TNI AU. Gagasan reformasi ini juga menyoroti pengambilalihan bisnis TNI-Polri, pengadilan terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh TNI-Polri dan penyusunan Undang-undang terkait dengan sektor pertahanan dan keamanan.

Untuk membaca keseluruhan resensi buku Almanak Reformasi Sektor Keamanan 2015 Silahkan di unduh pada halaman di bawah ini:
http://www.bangda.kemendagri.go.id/bangda/pdf/20160701095741_MEI2016.pdf