Ambalat sebagai Wilayah Kontestasi bagi Indonesia

Catatan: Untuk melakukan pengutipan artikel ini dapat dilakukan dengan cara:
Yugolastarob Khomeini dan Yudha Kurniawan, Ambalat Sebagai Wilayah Kontestasi Indonesia, Jurnal Global Komunika, Vol. 3 No. 1 Januari-Juni 2013, Jakarta: FISIP UPN Veteran Jakarta

Oleh:

­­Yugolastarob Komeini & Yudha Kurniawan

Abstract

The significance of Ambalat as a contested area for Indonesia is analyzed by using classical realism. This perspective used to figure out how the Ambalat region has important role for Indonesia to boost up its national power. Ambalat teritorial, as a part of Indonesia sovereignty, has natural resources which is credibly able to increase Indonesia national power. Besides, Ambalat, as a contested area, also stand as a parameter for Indonesia to defend its teritorial unity to face teritorial threat against Malaysia.

Keywords: National Interest, Element of National Power, Conflict

Pendahuluan

Keberadaan wilayah cenderung memiliki nilai penting bagi sebuah negara. Nilai geografis dapat dipandang sebagai wilayah teritorial yang menggambarkan kedaulatan negara dan bahkan diperlukan sebuah kekuatan militer untuk mempertahankannya, terlebih lagi jika wilayah tersebut memiliki kekayaan sumber daya alam. Kondisi geografis sebuah negara dengan wilayah yang terdiri dari daratan dan lautan secara geografi, geopolitik dan geostrategi mempunyai potensi kerawanan yang tinggi dari ancaman tradisional dan non tradisional.

Keberadaan wilayah juga akan memicu terjadinya konflik jika masih terdapat ketidakjelasan kepemilikan wilayah, salah satunya Ambalat. Ambalat adalah blok laut luas yang memiliki cakupan wilayah seluas 15. 235 kilometer persegi yang berada pada Laut Sulawesi atau Selat Makasar dan berlokasi tidak jauh dari perbatasan darat antara Indonesia dan Malaysia. Wilayah ini memiliki kekayaan laut dan bawah laut, terutama minyak. Wilayah ini merupakan wilayah yang dipersengketakan oleh dua negara, yaitu Indonesia dan malaysia. Wilayah ambalat memang belum memiliki kejelasan yang pasti mengingat kedua negara mengklaim bahwa wilayah tersebut menjadi bagian dari teritorial masing-masing negara.

Pada tahun 1982, PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa menggelar Konferensi Hukum Laut (UNCLOS). Konferensi tersebut menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Sebagai negara arcipelago, Indonesia memiliki luas wilayah laut yang lebih besar dibandingkan luas wilayah daratan. Wilayah laut yang menjadi batas luar dari laut teritorial dikenal sebagai Zona Ekonomi Ekslusif. Zona yang dimiliki sebuah negara ini memiliki jangkauan wilayah laut sepanjang 200 mil dari garis pantai. (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983)

ZEE merupakan zona sebuah negara pantai yang memiliki hak atas kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya. Berdasarkan kebijakan tersebut, maka Indonesia bersikukuh atas kepemilikan Ambalat sebagai bagian dari wilayah teritorial Indonesia. Meski begitu, terdapat ketegangan yang mengarah pada terjadinya konflik antara Indonesia-Malaysia, terkait dengan klaim Malaysia bahwa kawasan Ambalat yang berada di Kabupaten Nunukan. (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983)

Upaya Indonesia untuk mempertahankan Ambalat sebagai wilayah teritorial yang menjadi bagian dari Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan mengeluarkan berbagai bentuk kebijakan. Secara politik, wilayah ambalat merupakan bagian dari wilayah kesatuan yang masuk sebagai bagian dari Indonesia dan untuk itu, Indonesia telah berupaya mempertahankannya. Di sisi lain, terdapat upaya eksplorasi sumber mineral yang dimiliki oleh Ambalat yang berada pada wilayah Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia.

Sebagai wilayah yang menjadi sumber klaim dan konflik, Ambalat merupakan wilayah yang patut menjadi perhatian, baik dari sisi politik, ekonomi, maupun militer. Kecenderungan negara untuk melakukan pengaman merupakan upaya sekuritisasi terhadap objek yang menjadi sumber konflik. Langkah sekuritisasi merupakan strategi pengamanan oleh Indonesia merupakan sebuah sikap yang menggambarakan upaya untuk mempertahankan keberadaan Ambalat sebagai wilayah kedaulatan Indonesia.

Buku putih Pertahanan Indonesia Tahun 2008 menyatakan bahwa “karakteristik geografis Indonesia mengandung tantangan yang multidimensi sehingga menuntut adanya strategi pertahanan negara yang tepat untuk mengamankan wilayah tersebut. Wilayah yang menjadi objek pengaman merupakan wilayah-wilayah atau isu perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar.

Konteks kebijakan yang mengarah pada bentuk pengamanan wilayah sebagai objek pertahanan dan keamanan dapat dipahami sebagai upaya Indonesia dalam menstrategikan pengaman wilayah yang diklaim oleh pihak lain. Upaya pengamanan sebagai langkah sekuriti sebagai bentuk survival terlihat ketika ada sebuah isu yang menggambarkan adanya ancaman nyata yang mengacu pada objek-objek tertentu. (Barry Buzan: 1998, 21)

Langkah pengamanan wilayah yang menjadi isu konflik berhubungan langsung dengan kedaulatan negara yang harus ditangani secara serius oleh pemerintah, antara lain melalui pendayagunaan fungsi pertahanan. (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983) Bentuk permasalahan klaim wilayah yang memiliki nilai sumber daya alam menjelaskan bhahwa konteks politik menjadi isu yang menggambarkan pelanggaran wilayah dan di sisi lain, kepentingan ekonomi juga memiliki peranan penting dalam mendorong upaya pengamanan, selain langkah dan fungsi pertahanan sebagai upaya pengamanan.

Untuk itu, Indonesia, dalam menangani permasalahan perbatasan, akan tetap teguh mematuhi berbagai Hukum Internasional yang berlaku, termasuk UNCLOS Tahun 1982. Selain itu, diperlukan berbagai macam kebijakan yang mampu mengidentifikasi berbagai ancaman sehingga akan terdapat sebuah strategi pengamanan wilayah Ambalat yang bisa berjalan efektif.

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka tulisan ini bertujuan untuk melakukan langkah analisa dengan menggunakan perspektif sekuritisasi sebagai perspektif yang digunakan sebagai alat analisa dalam mengidentifikasi langkah pengaman yang dilakukan Indonesia, terkait dengan persoalan Ambalat. Karena itu, artikel ini coba melihat Signifikansi Wilayah Ambalat sebagai Contested Area bagi Indonesia dalam perspektif realisme klasik.

Realisme Klasik Sebagai Kerangka Konseptual

            Sebelum membahas persoalan tentang persoalan klaim Ambalat lebih jauh, maka kerang konsptual Realisme klasik perlu diuraikan terlebih dahulu. Perspektif Realisme merupakan salah satu perspektif yang penting di dalam ilmu hubungan internasional. Hans J. Morgenthau dalam bukunya “Politics Among Nations: Struggle for Power and Peace” (1948), telah menempatkan dasar-dasar pemikiran Realisme klasik.

Gagasan penting mengenai realisme klasik dapat dilihat pada tiga asumsi penting yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes mengenai sifat negara (the nature of state).Dalam melihat bagaimana sifat negara, Thomas Hobbes menganalogikan negara sebagai manusia yang rasional. (Jack Donnelly: 2005, 32) Pertama, manusia pada dasarnya adalah sama (equal). Sehingga pada esensi dasarnya yang lemah pun dapat mengalahkan yang kuat, baik dengan cara yang picik maupun dengan cara berkelompok dengan yang lain. Kedua, negara satu berinteraksi dengan negara lain dalam kondisi anarki. Interaksi ini berlangsung dalam situasi dimana tidak terdapat pemerintahan dunia (world government), sehingga konflik antara negara satu dengan yang lain dapat saja terjadi. Ketiga, hubungan antara negara dikarakteristikkan sebagai hubungan yang kompetitif, ketidakpercayaan, dan kejayaan.

Sifat negara yang sedemikian rupa, maka ketika ditarik ke dalam level global, maka persoalan mengenai ototitas politik dalam level global menjadi irelevan. Otoritas dapat diartikan sebagai atau sangat dekat dengan makna legitimasi, keadilan, persetujuan, dan paksaan. Secara praktis, otoritas dapat dimengerti sebagai pemberian kewenangan terhadap seseorang atau suatu entitas untuk melakukan sesuatu atas dasar suatu perjanjian. Hans J. Morgenthau mendefinisikan otoritas sebagai kendali manusia atas pikiran dan tindakan manusia lainnya. Lebih jauh, otoritas didasarkan pada aturan-aturan baik yang sifatnya substantif maupun prosedural. Sehingga aturan dalam konteks ini sangat erat kaitannya dengan legitimasi. (Lang: 2009, 50)

Dengan karakteristik tersebut, sifat interaksi alamiah antar negara akan diwarnai dengan semangat self-help. Dengan semangat ini, persoalan Ambalat akan semakin kompleks karena akan mendorong negara-negara yang terlibat dalam persengketaan tersebut berada dalam situasi dilema keamanan. Implikasinya, dalam dimensi keamanan, negara dituntut untuk terus berada dalam kesiapsiagaan militer (military preparadness). 

Ide lain di dalam perspektif realisme yang menjadi bagian dalam kerangka konseptual dalam penulisan ini adalah mengenai pentingnya elemen-elemen kekuatan nasional dalam bentuk materialistik. Adapun elemen-elemen kekuatan nasional menurut Morgenthau adalah sebagai berikut: geografis, sumber daya alam, kapasitas industri, kesiapsiagaan militer, populasi, karakter nasional, moral nasional, kualitas diplomasi, dan kualitas pemerintahan. (Morgenthau: 1948) Dengan demikian, eksistensi negara dalam politik internasional akan sangat ditentukan dengan kemampuan kekuatan-kekuatan nasional yang telah disebut.

Sengketa Ambalat Sebagai Ancaman Kedaulatan dan Teritori Nasional

Ancaman dari negara tetangga dikategorikan sebagai jenis ancaman tradisional.  Dalam pendekatan tradisional, keamanan sebuah negara yang dapat diancam oleh kekuatan militer negara lain dan harus dipertahankan melalui kekuatan militer negara itu sendiri. Dalam pendekatan ini, negara (state) menjadi subyek dan obyek dari upaya mengejar kepentingan keamanan, pandangan ini menilai bahwa semua fenomena politik dan hubungan internasional adalah fenomena tentang negara. Dalam pemikiran tradisional ini, negara menjadi inti dalam upaya menjaga keamanan negara.

Tiga ciri penting ancaman dari pengertian tradisional, adalah : pertama, identifikasi “nasional sebagai negara”; kedua, ancaman diasumsikan berasal dari luar wilayah; dan ketiga, penggunaan kekuatan militer untuk menghadapi ancaman-ancaman itu. Masalah umum yang dihadapi setiap negara adalah membangun kekuatan untuk menangkal/menggetarkan (to deter) atau mengalahkan (to defeat) suatu serangan. Untuk menghadapi ini TNI (Tentara Nasional Indonesia) diberikan otoritas sesuai dengan spesialisasinya, yaitu : menghadapi ancaman yang bersifat militer, ancaman yang berasal dari lingkungan eksternal, ancaman yang menggunakan strategi militer konvensional, dan ancaman yang bersifat langsung mengancam integritas teritorial Indonesia.

Melihat poin satu dan dua, terlihat jelas bahwa Ambalat merupakan teritorial yang perlu dipertahankan. Dengan adanya klaim dari Malaysia, maka keamanan Indonesia terhadap kedaulatannya sedang mengalami gangguan keamanan. Pentingnya mempertahankan Ambalat merupakan tindakan yang logis dilakuka sebuah negara, terutama dalam meniadakan gangguan keamanan, termasuk keamanan terhadap pelanggaran kedaulatan di wilayah yang menjadi teritorial Indonesia.

Dalam perspektif realis, kekuatan nasional sangat amat berperan dalam pertahanan suatu negara, kerena pemikiran ini menilai negara adalah sebagai aktor utama dan wilayah teritorial termasuk dalam elemen yang harus dimiliki suatu negara yang juga akan menentukan national power negara tersebut. Konflik sengketa teritorial yang melibatkan Malaysia dan Indonesia yang memperebutkan blok Ambalat sebagai wilayah kedaulatan masing-masing negara menjadi semakin pelik. Walaupun telah banyak upaya dalam melakukan perdamaian baik dengan cara  diplomasi ataupun militer tetapi belum juga bisa menyelesaikan konflik sengketa tersebut. Jika melihat potensi sumber daya alam yang dimiliki dalam blok Ambalat dan belajar dari pengalaman buruk menyangkut masalah sengketa teritorial sebelumnya, Indonesia harus lebih tanggap dalam menangani konflik sengketa Ambalat ini karena selain dapat menurunkan tingkat ekonomi Indonesia, dan dengan terjadinya konflik ini Indonesia berpotensi kehilangan kembali sebagian dari wilayahnya sehingga akan berdampak pada terganggunya  kedaulatan Indonesia. 

Kedaulatan teritorial adalah kedaulatan yang  dimiliki  oleh suatu negara dalam melaksanakan yurisdiksi eksklusif  di  wilayahnya merupakan sebuah keharusan yang mencerminkan prestige negara di mata dunia internasional. Kedaulatan rnempunyai dua ciri yang sangat penting yang dimiliki oleh suatu negara. Ciri pertama, kedaulatan merupakan suatu prasyarat hukum untuk adanya suatu  negara. Ciri  kedua, kedaulatan menunjukkan negara tersebut merdeka yang  sekaligus juga  merupakan fungsi dari  suatu negara. “Sovereignty in relation to a portion of the surface of the globe is the legal condition necessary for the inclusion of such portion in the territory of any particular state. Sovereignty in the relation between States signifies independence. Independence in regard to a portion of the globe is the right to exercise thcrein, to the exclusion of any other State, the function of a State”. (Starke: 1984, 152)

Negara kepulauan yang merupakan negara yang tidak seluruh wilayahnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan termasuk pulau-pulau lain yang erat hubungannya satu sama lainya, memiliki kedaulatan di perairan kepulauan yaitu perairan yang terletak di sisi dalam dari garis-garis pangkal lurus kepulauan. Garis-garis pangkal lurus kepulauan menghubungkan titik terluar dari pulau-pulau dan karang kering terluar dari negara kepulauan  tersebut. (Subagyo: 1993) Berdasarkan aturan mengenai negara kepulauan tersebut maka hal itu dapat menjadi dasar bagi Indonesia untuk tetap berupaya mempertahankan Ambalat sebagai bagian dari teritorialnya. Kondisi ini yang kemudian memicu Indonesia untuk tetap berupaya mempertahankan Ambalat dari klaim Malaysia.

Ambalat merupakan bagian dari Wilayah Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 9 Kabupaten dan 4 Kota yang terbagi dalam 122 Kecamatan, 1.167 Desa dan 190 Kelurahan dengan jumlah penduduk 2.750.369 jiwa   dan luas   wilayah sebesar ± 245.237 Km2 atau ± 1,5 kali P. Jawa dan Madura dengan batas wilayah disebelah utara dengan Negara Malaysia (wilayah Sabah),  sebelah timur Selat Makassar dan laut Sulawesi, sebelah selatan Kalimantan Selatan dan sebelah barat Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah serta Malaysia ( wilayah Serawak).

Jika dilihat dari batasan ini maka Malaysia  yang terletak di semenanjung Malaka (continental state) tidak termasuk dalam kategori negara kepulauan tapi hanya sebagai negara pantai (coastal state) biasa dan hal ini akan membedakan keduannya  dalam hal penghitungan luas wilayah perairan negara.Jika dilihat dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum laut tersebut, posisi Indonesia dalam ketentuan wilayah blok Ambalat lebih dominan dari pada posisi Malaysia yang hanya melakukan ketentuan sepihak yang menganggap blok Ambalat sebagai wilayah kedaulatannya.

Indonesia sebagai Pemilik Blok Ambalat yang juga telah digambarkan dengan jelas dalam UNCLOS sebagai hukum kelautan yang menjadi tolak ukur negara internasional, dan berdasarkan batasan yang diberikan dalam Bab 4 Konvensi Hukum Laut 1982 mengenai negara kepulauan, yang mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan yang berhak menarik sejauh 200 mil dari pulau terluar. Sementara Malaysia hanya 12 mil dari daratan (Wilayah Malaysia yang dimaksud daratan adalah Sabah yang berada di Pulau Kalimantan) dan bukan pulau terluar (Sipadan-Ligitan). (Wulandari: 2010)

Indonesia memiliki luas wilayah yang begitu besar, terdiri atas 17.499 pulau dengan luas laut mencapai 5,8 juta kilo meter persegi. dengan begitu Indonesia memiliki potensi ancaman konflik yang begitu besar dalam menjaga wilayah kedaulatannya dari adanya ancaman teritorial seperti sengketa perbatasan.Adanya sengketa blok Ambalat ini kembali mengancam kedaulatan Indonesia, oleh sebab itu Indonesia wajib menjaga wilayah dan kepentingan nasionalnya.

Sengketa Ambalat dan Ancaman Ekonomi

Beberapa tahun belakangan ini, terjadi konflik antara Indonesia dengan Malaysia yang memperebutkan Blok Ambalat. Persengketaan ini diawali dengan adanya klaim Malaysia yang mengaku bahwa Ambalat merupakan bagian dari wilayah negaranya. Hal ini bermula setelah Malaysia memasukkan Sipadan dan Ligitan sebagai basis untuk mengukur zona ekonomi eksklusif (ZEE) sehingga pada akhirnya Ambalat masuk Malaysia. Menaggapi hal tersebut Indonesia menentang penuh akan klaim yang di ungkapkan Malaysia. Mengacu pada sejarah dan telah adanya hukum laut internasional atau konvensi hukum laut PBB yang dituangkan dalam UU No.17 tahun 1984, ternyata Ambalat diakui dunia Internasional sebagai wilayah Indonesia. Hal ini meyakinkan Indonesia untuk terus mempertahankan perbatasan Ambalat.

Perbatasan Ambalat merupakan bagian wilayah Kalimantan Timur yang memiliki luas kurang lebih 15.235 kilometer persegi, wilayah yang tidak begitu besar tetapi mengandung kekayaan alam yang sangat melimpah menurut Departemen Energi dan Sumber Daya Manusia di Ambalat ada tambahan kandungan minyak dengan produksi 30.000 - 40.000 barel per hari. (sengketa ambalat..) Sedangkan kandungan gasnya diperkirakan lebih dari 40 triliun kaki kubik. (infiltrasi asing..)  Bukan hanya kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, Indonesia selaku negara yang telah terdaftar dalam hukum laut PBB sebagai pemilik sah dari blok Ambalat juga terancam kedaulatannya, salah satu unsur penting bagi sebuah negara adalah penguasaan suatu daerah teritorial, dengan demikian negara tersebut memiliki hak-hak atas teritorial tersebut.

Faktor geografis sebuah negara menjadi salah satu kekuatan nasional yang berimplikasi pada konteks fundamental mengenai wilayah teritorial kekuasaan yang mempengaruhi kebijakan luar negeri negara tersebut. (afrimadona & yugolastarob: 2012, 25) Bentuk atau fungsi faktor geografis menggambarkan kemampua negara dalam mempertahankan wilayah geografisnya sebagai simbol kedaulatan negara. Sebagai simbol kedaulatan negara berpoensi untuk menghadapi gangguan kedaulatan. Dengan adanya gangguan kedaulatan tersebut maka setiap negara menyadari bahwa gangguan kedaulatan merupakan ancaman terhadap keamanan negara.

Akumulasi kekuatan untuk keamanan terletak pada sifat konfliktual dalam interaksi antar negara yang tidak dapat terhindarkan dan untuk menghadapi potensi konflik yang mengarah pada terjadinya perang, maka negara perlu menjadi kuat sebagai bentuk kesiapan menghadapi perang yang dapat terjadi sewaktu-waktu.(afrimadona & yugolastarob: 2012, 25) Ancaman terbesar kedaulatan Indonesia berada pada wilayah laut, ancaman ini menjadi semakin tinggi karena posisi geografi Indonesia berada dalam lalu lintas perdagangan dunia, setiap hari ratusan bahkan mungkin ribuan kapal baik kapal dagang maupun militer melintas di perairan Indonesia melalui empat SLOC (Sea Line of Communication). (Krisdantoro Desian: 2012)

Jika mengingat kepentingan nasional yang berbeda pada setiap negara tidak menutup kemungkinan akan terganggunya sumberdaya alam yang ada dalam wilayah kedaulatan Indonesia. Fakta bahwa wilayah laut adalah wilayah terbuka, maka dengan leluasa kekayaan laut Indonesia dimanfaatkan bangsa lain tanpa ada kemampuan untuk melindunginya. (Krisdantoro Desian: 2012) Adanya konflik sengketa wilayah yang dilakukan Malaysia terhadap blok Ambalat khususnya pada tahun 2005-2009 ini merupakan yang ke dua kalinya setelah Malaysia mengklaim Pulau Sipadan dan Ligitan. Hal ini seharusnya menjadi pembelajaran Indonesia sehingga lebih menjaga wilayah perbatasan.

Blok Ambalat yang terletak di wilayah Muara Sungai Kayan yang membentuk delta pada bagian lepas pantai berkedalaman antara 1.000 sampai 2.375 meter dibawah muka.laut pada  landas  kontinen  Kalimantan.  Wilayah  sampai  kedalaman  tersebut  merupakan kelanjutan  daratan  Kalimantan  wilayah  Indonesia,  yang  merupakan  cekungan sedimentasi  bagi  pengendapan  sedimen  terrigeneous  (asal  daratan).

Blok Ambalat  adalah  kelanjutan  alamiah  daratan  Kalimantan  Indonesia,  batuan dasarnya  adalah  bagian  dari  lempeng  benua  pembentuk  Kalimantan, batuan  sedimen yang  berada diatasnya berasal dari dari daratan Kalimantan  yang  kemudian ditransport melalui sungai kayan untuk kemudian diendapkan membentuk delta yang besar di landas kontinen yang bersangkutan. (Dewi Dwi Puspitasari: 2012) Blok tersebut mengandung sumberdaya alam yang dapat di manfaatkan guna kemakmuran negaranya.

Dengan demikian pentingnya faktor geografis dalam sebuah negara khususnya Indonesia selaku negara kepulauan yang juga memiliki keuntungan lebih, dalam mendapatkan sumberdaya alam ataupun luas wilayah yang merupakan modal dasar pembangunan nasional dan sosial berupa idiologi, politik, ekonomi dan sosial budaya. Indonesia harus memanfatkan potensi kelautannya baik secara geopolitik, ekonomi dan pertahanan untuk meningkatkan pengaruh dan daya tawar Indonesia. Hal tersebut menjadi faktor-faktor yang dapat membentuk kekuatan nasional. (Isnu: 2012) Karena kepentingan pertahanan negara adalah melindungi kedaulatan negara dan menjaga keutuhan wilayah Negara kedaulatan, untuk itu geopolitik Indonesia adalah persatuan bangsa dan kesatuan serta keutuhan wilayah Indonesia yang berlandaskan kesejahteraan dan keamanan seluruh rakyat. (www.kemhan.go.id: 2012)

Ambalat merupakan ambang batas laut seluas 6.700 km² yang banyak mengandung sumber daya migas yang terletak di perbatasan antara Sabah-Malaysia dan Kalimantan Timur-Indonesia. Malaysia dan Indonesia memiliki perbedaan persepsi mengenai batas teritorialnya masing-masing. Malaysia dengan Peta Pentas Malaysia 1979 memasukan Blok Ambalat sebagai wilayahnya secara sepihak dengan koordinat ND 6 dan ND 7. (Peta buatan Malaysia tahun 1979: 2012)

Blok yang luasnya 15.235 kilometer persegi, ditengarai mengandung kandungan minyak dan gas yang dapat dimanfaatkan hingga 30 tahun. Menurut para ahli perminyakan, memperkirakan nilai cadangan minyak dan gas yang terkandung di Ambalat mencapai Rp 4.200 triliun atau tiga kali hutang Indonesia. (Amril Amarullah: 2012)Dengan kekayaan yang terkandung di Ambalat maka nilai strategis Ambalat bagi Indonesia sangat besar. Nilai strategis itulah yang menjadi alasan utama mengapa Malaysia berupaya untuk terus mengklaim Ambalat sebagai bagian dari teritorialnya.

Kawasan perairan Ambalat menyimpan kandungan minyak dan gas bumi dalam jumlah besar. Menurut ahli geologi dari lembaga konsultan Exploration Think Tank Indonesia (ETTI) Andang Bachtiar, satu titik tambang di Ambalat menyimpan cadangan potensial 764 juta barel minyak dan 1,4 triliun kaki kubik gas. (Cadangan Minyak: 2012) Pentingnya kandungan sumber daya alam di Ambalat menjelaskan bahwa sumber daya alam tersebut memiliki nilai penting bagi Indonesia dalam membangun kekuatan nasionalnya.

Malaysia paham betul bahwa di dekat Sipadan dan Ligitan, khususnya di blok Ambalat terkandung cadangan minyak dan gas bumi yang cukup menjanjikan. Itu artinya, konflik Ambalat adalah konflik ekonomi karena kandungan minyak dan gas bumi yang cukup besar. (Amril Amarullah: 2012) Dengan demikian keistimewaan blok Ambalat harus dijaga ketat dengan penempatan dan kontrol tentara angkatan laut serta dengan adanya dukungan kemajuan alutsista yang dapat mengoptimalkan pengawasan atas blok Ambalat tersebut.

Dengan kandungan sumber daya alam yang begitu besar, maka tidak mengherankan jika Malaysia berupaya untuk memiliki Ambalat. Dengan adanya klaim tersebut, maka Indonesia berpotensi kehilangan sumber daya alamnya. Untuk itu, kira penting bagi Indonesia untuk tetap mempertahankan wilayah Ambalat sebagai upaya untuk melindungi sumber daya alamnya sebagai bagian dari kekuatan nasional Indonesia.

Kesimpulan

Nilai Ambalat yang memiliki kandungan sumber daya alam, tidak hanya memiliki nilai strategis bagi ekonomi melalui sumber daya alamnya, tapi juga kedaulatan dan keutuhan wilayah bagi Indonesia. Dengan adanya ancaman dari Malaysia yang juga melakukan klaim teritorial, Indonesia diwajibkan untuk berupaya dalam mempertahankan Ambalat sebagai bagian dari Indonesia. Signifikansi Ambalat sangat besar, terutama dalam mendukung Indonesia dalam mempertahankan sekaligus meningkatkan kekuatan nasionalnya.

Daftar Pustaka

Buku

Afrimadona dan Komeini, Yugolastarob. Paradigma dalam Kajian Strategis, di dalam AA. Banyu Perwita dan Bantarto Bandoro (eds), Memahami Kajian Strategis, Jakarta: UPN “veteran” Press, 2012

Buzan,Barry. Security: a New Framework for Analysis, United States of America: Lynne Rienner Publisher, Inc, 1998

Donnelly,Jack. Realism, dalam Scott Burchill, Andrew Linklater, Richard Devetak, Jack Donnelly, Matthew Peterson, Cristian Reus-Smit, Jacque True, Theories of International Relations (3rd edition), Basingtoke: Palgrave Macmillan, 2005

F. Lang, Jr,Anthony. Authorithy and the Problem of Non State Actors, dalam Eric A. Heinze and Brent J. Steele, Ethics, Authority, and War: Non State Actors and The Just War Tradition, New York: Palgrave, 2009

J. Morgenthau,Hans.Politics Among Nations: Struggle for Power and Peace,New York: Alfred A. Knopf, 1948

Starke,G. Lntroduction to International Law, London: Butterworhts, edisi ke 9, 1984

Subagyo,Joko.Hukum Laut Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Jurnal

Republik Indonesia, Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2008

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Ekslusif

Sumber Internet

Ancaman Tradisional,  diunduh melalui, http://ilerning.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2627:acaman-tradisional&catid=67:ekonomi-pertahanan&Itemid=87

Amril Amarullah, Inilah Isi Perut Ambalat, diunduh melaluihttp://nasional.news.viva.co.id/news/read/64883-apa_sebenarnya_yang_tertanam_di_ambalat

Cadangan Minyak dan Gas Ambalat Sangat Besar, diunduh melalui http://www.tempo.co/read/news/2009/06/02/090179337/Cadangan-Minyak-dan-Gas-Ambalat-Sangat-Besar

Dewi Dwi Puspltasarl S,  Etty Eidman, Luky Adrianto, Studi Analisis Konflik Ambalat Di Perairan Laut Sulawesi

Infiltrasi Asing Kembali Ancam Blok Ambalat, diunduh melalui http://metrotvnews.com/index.php/metromain/news/2010/05/01/16724/Infiltrasi-Asing-Kembali-Ancam-Blok-Ambalat

Isnu, Letak geografis Indonesia sebagai Bagian Terpenting Oleh Negara-Negara berbagai Kawasan, diunduh melalui, http://koranbogor.com/2012/11/05/isnu-letak-geografis-Indonesia-sebagai-bagian-terpenting-dari-negara-negara-berbagai-kawasan/

Reformasi Pertahanan dan Kapabilitas Pertahanan Negara yang Murah Meriah, diunduh melalui http://www.kemhan.go.id/kemhan/?pg=31&id=150

Krisdantoro Desian, Memperkuat kapabilitas pertahanan sebagai element kekuatan diplomasi, diunduh melalui http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/52-maret-2008/484-memperkuat-kapabilitas-pertahanan-sebagai-elemen-kekuatan-diplomasi-.html

Laporan  Kunjungan  Kerja  Komisi  I  DPR dalam  Reses masa persidangan  III tahun sidang 2004 – 2005 ke Profinsi Kalimantan Timur, tanggal 4 s/d 8 april 2005

Masalah Ambalat: Pembentukan Provinsi Kaltra Sangat Mendesak, diunduh dari http://kemhan.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=6578, pada tanggal 22 September 2011, pada pukul 20.05

Peta buatan Malaysia tahun 1979 ini mendapat protes dari negara yang berbatasan dengan Malaysia seperti; Singapura, Indonesia, Filipina, Vietnam dan Brunei Darussalam. Selain itu, Peta 1979 juga tidak berpedoman dengan hukum internasional melalui perjanjian antarnegara mengenai perbatasan teritorial sehingga legalitas Peta 1979 masih dipertanyakan. Malaysia juga menggunakan Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982 dengan menarik sejauh 12 mil dari pulau terluar (Sipadan-Ligitan). Padahal, hak istimewa tersebut hanya diberikan bagi negara kepulauan sedangkan Malaysia adalah negara pantai yang berhak menarik 12 mil dari daratan Sabah. Sodikin, Amir. Ambalat Ujian Diplomasi dan Harga Diri Negara kepulauan, dalam Kompas 12 Maret, Jakarta, 2005.

Sengketa Wilayah Perbatasan Perairan Ambalat–Karang UnarangPasca Kasus Sipadan dan Ligitan (Tinjauan Hukum Laut Internasional) oleh, B. Tjandra Wulandari,SH.,MH

Sengketa Ambalat: isi perut ambalat, diunduh melalui http://sorot.news.viva.co.id/news/read/66215-isi_perut_ambalat

Wulandari B. Tjandra, Sengketa Wilayah Perbatasan Perairan Ambalat–Karang UnarangPasca Kasus Sipadan dan Ligitan, Tinjauan Hukum Laut Internasional, Dengan konvensi tersebut, Indonesia meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 dalam UU No.17 Tahun 1985 dan UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Selain itu, secara de facto kawasan Ambalat telah dikelola secara efektif oleh Indonesia sejak tahun 1967 tanpa protes dari Malaysia serta adanya ENI (perusahaan minyak dari Italia) sejak tahun 1999 dan UNOCAL (perusahaan minyak dari AS) sejak tahun 2004 yang telah mengelola sumberdaya migas di perairan Ambalat atas konsesi yang diberikan Indonesia melalui Pertamina menjadi kekuatan untuk mempertahankan perairan kaya minyak tersebut, Sodikin, Amir. Ambalat Ujian Diplomasi dan Harga Diri Negara kepulauan, dalam Kompas 12 Maret, Jakarta, 2005.

Quo Vadis Konflik Laut China Selatan

Catatan: Untuk mengutip artikel ini dapat dilakukan dengan cara berikut:

Yudha Kurniawan, Quo Vadis Konflik Laut China Selatan, Paper ini dipresentasikan pada Konvensi Nasional Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) III, Malang, 2012 

Abstract

This paper has several objectives. First, this papper is intend to mapping the problems of South China Sea conflict. In the last 20 years, the situation has not shown a significance changing. The claimant states: China, Malaysia, Vietnam, Malaysia, Taiwan, and Brunei Darussalam  still on their position to defense their claim on south china sea region. Based on realism assumption which is there are no higher authority that can manage the behavior of states in international system, therefore the interaction among claimant states always characterized by conflictual spirit. Second, the aim of this paper try o analys the absence of authority in the both of region. The absence authority on that situation raise the efforts by the ASEAN member particularly Indonesia to shifting the circumtances into a new paradigm: to institutionalized the conflict by creating a code of conduct in the manner to resolve the conflict.

Keywords: Authority, Institution, Cooperation

Pendahuluan

            Konflik Laut China Selatan (LCS) telah memberikan pengaruh yang sangat luas bagi lingkungan strategis di kawasan Asia. Hingga saat ini konflik LCS masih menarik utnuk dikaji paling tidak karena beberapa alasan. Pertama, konflik di kawasan tersebut melibatkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur seperti Malaysia, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, Taiwan, dan China. Kedua, peluang terjadinya konflik terbuka dan melibatkan instrumen militer antara negara-negara yang terlibat masih berpotensi terjadi. Ketiga, terdapat keterlibatan negara-negara major power di dalam konflik tersebut. Keempat, belum ada bentuk institusi atau instrumen sosial yang cukup kredibel dalam menyelesaikan konflik di wilayah LCS.

            Hingga saat ini, keenam negara yang mengklaim kawasan tersebut tetap berada pada posisi masing-masing. Filipina misalnya, tetap mengklaim bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan Filipina Barat.[1] Tentunya hal ini membuat China keberatan atas klaim tersebut. Selain Filipina, Vietnam juga melakukan hal yang serupa.  Vietnam melakukan klaim bahwa LCS merupakan kawasan Vietnam Utara berdasarkan bukti sejarah. Vietnam mengklaim telah menguasai kawasan tersebut terutama kepulauan Spratly dan Paracel sejak abad ke -17. Begitupula dengan Malaysia dan Brunei Darussalam yang melakukan klaim wilayah tersebut atas dasar wilayah zona eksklusif ekonomi sesuai dengan UNCLOS 1982.[2]

            Persoalan konflik LCS tidak hanya terletak pada posisi masing-masing pihak yang berkonflik, lebih dari itu hingga saat ini belum ada mekanisme institusi sosial yang cukup kredibel sebagai cara untuk menyelesaikan persoalan konflik di kawasan tersebut. Berangkat dari persoalan diatas, maka ada beberapa persoalan yang menarik untuk didiskusikan, bagaimana perkembangan konflik di kawasan LCS? Apa tantangan-tantangan utama dalam persoalan konflik LCS? Apakah terdapat peluang terhadap terjadinya sebuah transformasi konflik ke arah perdamaian pada konflik di kawasan tersebut? Beberapa pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan persoalan-persoalan yang coba untuk diulas dalam tulisan kecil ini. Sebelum membahas lebih jauh tentang persoalan-persoalan diatas, maka pada bagian berikutnya dari tulisan ini akan membahas berbagai pendekatan-pendekatan di dalam studi ilmu hubungan internasional untuk menjelaskan persoalan konflik LCS.

Pendekatan Realisme Struktural dan Konflik LCS: Apakah Masih Relevan?

            Pendekatan realisme struktural atau sering disebut neorealisme merupakan salah satu pendekatan  di dalam studi ilmu hubungan internasional. Berangkat dari gagasan realisme, pendekatan ini disebut sebagai pendekatan realisme struktural karena fokusnya terletak pada struktur dari politik internasional. Perbedaan yang mendasar antara realisme klasik dan neo realisme terletak pada sumber-sumber preferensi negara,[3] artinya kedua pendekatan ini memiliki pandangan dan asumsi yang berbeda sehubungan dengan prilaku atau tindakan sebuah negara di dalam politik internasional. Neorealisme memiliki asumsi bahwa preferensi negara akan terbentuk dari interaksi sosial antar unit di dalam sebuah sistem internasional. Dari interaksi sosial inilah dapat terlihat struktur sosial yang terbentuk di dalam sistem internasional

Kenneth Waltz di dalam bukunya yang berjudul Theories of International Politics (1979),  memberikan penjelasan bahwa sistem internasional terdiri dari struktur dan hubungan antar unit. Lebih lanjut, Waltz mengemukakan bahwa struktur politik internasional terdiri dari tiga elemen: prinsip tatanan (anarki atau hirarki), karaktrer unit (yang membedakan para unit dan fungsinya di dalam sistem), dan distribusi kapabilitas unit. Waltz juga mengemukakan bahwa terdapat dua elemen yang sifatnya konstan di dalam sistem internasional, yaitu: tidak terdapat otoritas tertinggi di dalam politik internasional sehingga prinsip tatanannya adalah anarki dan prnisip self-help yang membentuk fungsi dari unit-unit dalam sistem internasional.[4]  

            Secara umum, jika melakukan telaah terhadap kondisi objektif pada konflik di kawasan LCS, perspektif neorealisme dapat menjelaskan mengapa konflik di kawasan tersebut hingga saat ini masih terjadi. Pertama, hingga saat ini belum ada otoritas tertinggi di dalam konteks global yang dapat memenuhi kapasitas yang dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik di kawasam LCS. Kedua, karena tidak ada otoritas tertinggi di dalam politik internasional, maka asumsinya para pihak yang berkonflik di kawasan tersebut berada dalam sistem internasional yang anarki yang berarti masing-masing pihak akan mengedepankan semangat self help pada konflik tersebut.

Apakah Otoritas tertinggi “Absen” Pada Konflik LCS?

            Otoritas tertinggi di dalam asusmsi realisme merupakan sebuah kondisi dimana terdapat kekuatan yang dapat mengatur prilaku negara-negara di dalam sistem internasional. Hingga saat ini, sulit untuk ditemukan sebuah otoritas tertinggi di dalam konflik LCS. Semua pihak yang tetap berada pada posisi masing-masing menunjukkan bahwa tidak ada suatu keadaan atau suatu otoritas tertinggi yang mengatur prilaku negara-negara tersebut. Konflik di kawasan LCS merupakan konflik yang cukup rumit karena para pihak yang terlibat di dalamnya terdiri dari negara-negara dari dua kawasan yang berbeda. China dan Taiwan merupakan negara yang berasal dari kawasan Asia Timur, sedangkan Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam merupakan negara-negara yang berada di dalam kawasan Asia Tenggara.

            Otoritas dapat diartikan sebagai atau sangat dekat dengan makna legitimasi, keadilan, persetujuan, dan paksaan. Secara praktis, otoritas dapat dimengerti sebagai pemberian kewenangan terhadap seseorang atau suatu entitas untuk melakukan sesuatu atas dasar suatu perjanjian. Salah satu ilmuwan hubungan internasional, Hans J. Morgenthau mendefinisikan otoritas sebagai kendali manusia atas pikiran dan tindakan manusia lainnya. Lebih jauh, otoritas didasarkan pada aturan-aturan baik yang sifatnya substantif maupun prosedural. Sehingga aturan dalam konteks ini sangat erat kaitannya dengan legitimasi.[5]

            Untuk kawasan Asia Timur, hampir sulit untuk menemukan mekanisme institusi di kawasan yang memiliki otoritas untuk menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan keamanan. Salah satu persoalan yang kini dihadapi oleh dunia dan khususnya kawasan Asia Timur adalah persoalan yang berhubungan dengan persenjataan nuklir Korea Utara. Persoalan nuklir Korea Utara ini memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa terdapat mekanisme institusi absen di kawasan tersebut. Persoalan-persoalan keamanan lain di kawasan Asia Timur juga turut memberikan gambaran dengan jelas bagaimana institusi absen di dalam menyelesaikan persoalan keamanan. Sebut saja beberapa persoalan seperti sengketa Pulau Senkaku antara Jepang dan China, dan baru-baru ini adalah konflik antara Korea Selatan dan Korea Utara tentang pulau Yeonpyeong. Semua persoalan-persoalan keamanan tersebut diselesaikan dengan mekanisme bilateral.

            Untuk kawasan Asia Tenggara, negara-negara di kawasan ini sejak tahun 1967 telah mengenal format institusi dengan nama ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). Dengan prinsip-prinsip utamanya seperti ASEAN Way[6] dan 6 prinsip di dalam Treaty of Amity Cooperation,[7] ASEAN telah menjadi sebuah organisasi regional yang cukup besar dan memainkan peranan penting dalam panggung politik global. Dengan tiga pilar ASEAN yaitu, ASC (ASEAN Security Community), AEC (ASEAN Economic Community), dan ASCC (ASEAN Socio-Cultural Community). Semangat ASEAN untuk menjadi sebuah institusi yang kredibel juga ditunjukkan dengan munculnya ASEAN Charter yang diharapakan dapat meningkatkan derajat institusi ASEAN.

Walaupun mekanisme institusi di kawasan Asia Tenggara telah dikenal sejak tahun 1960’an, ASEAN hingga saat ini masih dipandang sebagai sebuah institusi yang memiliki karakter lemah. Lee Leviter memberikan berbagai argumen yang menunjukkan berbagai kelemahan dalam hal institusi.[8] Dalam konteks keamanan misalnya, Leviter menunjukkan bahwa diferensiasi sikap masing-masing negara anggota memberikan hambatan dalam membentuk komunitas keamanan yang lebih solid. Negara-negara seperti Kamboja, Malaysia, Vietnam dan Laos misalnya, menginginkan ASEAN dapat menjadi media antar pemerintah di ASEAN dalam menyelesaikan persoalan keamanan di kawasan. Sedangkan Indonesia, Filipina, dan Tahiland lebih menginginkan ASEAN dapat menjadi institusi yang dapat menyelesaiakan persoalan yang berhubungan dengan hak asasi manusia dan promosi demokrasi.[9]

Absennya dan lemahnya otoritas pada kedua kawasan tersebut, yaitu baik di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara membuat persoalan konflik di wilayah LCS menjadi sulit untuk diselesaikan melalui mekanisme institusi. Hasilnya, hingga saat ini upaya penyelesaian persoalan konflik LCS yang di dasarkan pada semangat perdamaian dan mutual trust building terlihat seperti jalan di tempat. Karena kedua kawasan tersebut kurang memiliki kebudayaan institusi yang kuat, maka upaya penyelesaian persoalan yang melibatkan negara-negara di kedua kawasan tersebut mendapatkan tantangan yang berarti.

Semangat Self-help sebagai Implikasi Lemahnya Otoritas Tertinggi pada Konflik LCS

            Persoalan LCS tentunya menjadi sebuah tantangan bagi sebuah tatanan institusi sosial di kedua kawasan. Khusus kawasan Asia Tenggara, tentunya hal ini menjadi semacam ujian untuk menguji kredibilitas institusi ASEAN. Lemahnya otoritas yang ditunjukkan pada uraian diatas sebelumnya, tentunya memberikan sejumlah pengaruh terhadap pola interaksi diantara pihak-pihak yang berkonflik. Karena sulitnya membangun sebuah mutual trust, maka pola hubungan yang sifatnya konfliktual sebagai cerminan semangat self-help kerap muncul dalam diantara pihak-pihak yang berkonflik.

            Sejarah mencatat bahwa klaim China terhadap kepulauan Paracel dan Spratly yang juga diklaim oleh Filipina yang berada di kawasan LCS telah muncul sejak tahun 1950’an. Pada bulan Mei tahun 1950 Presiden Filipina Quirino memberikan penegasan bahwa okupasi terhadap kepulauan Spratly akan menjadi hal yang merugikan bagi keamanan Filipina. Pernyataan ini pun mendapatkan respon resmi dari pemerintah China melalui People’s Daily yang menyatakan “(the) People’s Republic of China will never allow the Nansha Islands (Spratly) or any other land which belongs to China, to be encroached upon by any foreign power”[10]. Tentunya sikap China tersebut memperlihatkan sikap yang sama dengan Filipina; yaitu tetap mempertahankan klaimnya terhadap kepulauan Spratly yang berada di kawasan LCS.

Gambar 1. Klaim China Terhadap Kawasan Laut China Selatan

Sumber: http://verafiles.org/2011/04/13/ph-protests-china’s-9-dash-line-claim-over-spratlys/

Walaupun pada tahun 1960’an klaim antara kedua negara cukup hening, pada awal tahun 1970’an kedua negara kembali melakukan klaim terhadap Kepulauan Paracel dan Spratly. Sepanjang tahun 1950 hingga 1960’an persoalan LCS didominasi oleh faktor Amerika Serikat (AS). Pada tahun-tahun tersebut, AS seringkali mengajukan keberatan atas upaya penegasan kedaulatan dengan menggunakan instrumen-instrumen militer.[11]

Keterlibatan AS dalam konflik tersebut semakin jelas ketika tahun 1995 AS menunjukkan perhatiannya kepada konflik LCS pasca insiden Mischief Reef. Peristiwa tersebut mendorong AS untuk menghimbau  negara-negara ASEAN untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan dialog keamanan. Hal ini terlihat saat AS terlibat aktif dalam berbagai dialog dalam track I dan II di berbagai forum ASEAN yang membicarakan persoalan LCS seperti ARF, Sino-ASEAN Senior Officials’ Meeting dan pada pertemuan-pertemuan track II yang dihelat oleh CSCAP, CSIS, bahkan Indonesian Workshop on Managing Potential Conflicts in the South China Sea.[12]

Keterlibatan AS lebih jauh terhadap konflik LCS patut mendapatkan perhatian yang serius. Kampanye perang terhadap terorisme pasca 9/11 menjadi celah bagi AS untuk melakukan reposisi terhadap komitmen keamanan di Asia Pasifik. Kampanye anti teror tersebut membuat AS memperluas jangkauan keamananannya di kawasan Asia Pasifik untuk mengawasi pergerakan kelompok terorisme Al Qaida. Perluasan jangkauan keamanan AS tersebut menekankan pentingnya Sea Lane AS di Asia Pasifik yang meliputi kawasan LCS.[13] Perluasan jangkauan keamanan oleh AS ini tentu saja ditanggapi negatif oleh China.

China semakin tidak nyaman berhadapan dengan Filipina dalam upaya penyelesaian konflik LCS karena Filipina merupakan salah satu negara aliansi AS di kawasan Asia Tenggara. Keberpihakan AS kepada Filipina menjadi catatan tersendiri bagi upaya pencapaian stabilitas keamanan sehubungan dengan upaya penyelesaian konflik LCS. Semakin berkembangnya kekuatan militer China dewasa ini, membuat AS juga turut memberikan bantuan militer kepada Filipina terutama pada armada tempur udara dan laut termasuk bantuan teknis pelatihan personel hingga melaksanakan latihan militer bersama di di sekitar kawasan LCS.[14]

Selain keterlibatan AS yang dinilai China sebagai suatu hal yang kontraproduktif, pada perjalanannya persoalan klaim yang dilakukan oleh berbagai negara yang berkepentingan terhadap kawasan tersebut secara bersamaan juga diwarnai dengan ketegangan politik. Kondisi ini menunjukkan hubungan dan interaksi antara pihak-pihak yang berkonflik juga terlihat dilandasi dengan semangat konfliktual. Tabel dibawah ini menunjukkan peristiwa ketegangan politik yang terjadi di kawasan LCS hingga tahun 2001.

Tabel. 1. Ketegangan Politik di Laut China Selatan

pada Rentang Tahun 1974-2001[15]

Tahun	Peristiwa
1974	China menduduki Paracel setelah terjadi bentrokan senjata dengan Pasukan Vietnam. Sebanyak 18 pasukan Vietnam tewas
1988	Angkatan Laut China bentrok dengan Vietnam di Johnson Reef salah satu Kepulauan di Spratly. Menenggelamkan 3 kapal perang Vietnam dan lebih dari 70 awak tewas. Peristiwa itu terjadi pada 14 Maret
1992	-          Vietnam menuduh China mendaratkan pasukannya di Da Luc Reef -          Pada Juni-September, China menyita hampir 20 kapal kargo Vietnam yang membawa barang dari Hong Kong
1993	Terjadi bentrokan antara tiga kapal Vietnam dengan kapal eksplorasi China di lepas pantai Vietnam
1994	Angkatan Laut China dan Vietnam berkonfrontasi untuk pengakuan Internasional wilayah perairan atas blok eksplorasi minyak Vietnam Tu Chinh. China mengklaim area tersebut sebagai bagian blok Wan Bei
1995	Militer Filipina membongkar bangunan China di Mischief Reef di kawasan Spratly pada bulan Maret dan juga menangkap 62 nelayan China
1996	Pada Januari, kapal China terlibat perang senjata dengan kapal angkatan laut Filipina di dekat Pulau Capone, lepas pantai barat Luzon, Manila Utara
1998	-          Pada Oktober, tentara Vietnam menembaki pesawat udara Filipina saat mengintai Spratly -          Sebuah sumber di Pertahanan Filipina, melaporkan 2 pesawat tempur Malaysia dan 2 pesawat pengintai Filipina hampir terlibat konflik udara di Spratly
1999	Pada Januari kembali terjadi insiden antara Filipina dan China di Mischief Reef
2000	Pada Mei, Tentara Filipina menembaki nelayan China. Sebanyak 1 orang tewas dan 7 orang terluka

Tabel diatas menunjukkan karakter konfliktual diantara pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik LCS. Karakter diatas tentu saja memberikan pengaruh pada dua hal; sulitnya membangun mutual trust antara pihak yang berkonflik; dan menguatnya dilemma keamanan di kawasan LCS. Situasi demikian tentunya akan memberikan tekanan secara politik kepada pihak yang berkonflik sehingga berbagai kebijakan keamanan yang ditunjukkan oleh pihak-pihak berkonflik sangat menarik untuk dicermati.

Dalam perkembangan konflik yang diwarnai dengan ketegangan politik tersebut, sebenarnya ada berbagai upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak. Upaya tersebut meliputi upaya untuk mentransformasikan interaksi mereka menuju ke arah perdamaian. Salah satu upaya tersebut adalah membentuk Declaration on the Conduct in South China Sea. Pada prinsipnya, DOC merupakan suatu cara untuk memberikan constraint kepada pihak-pihak yang berkonflik untuk tidak menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan konflik.

Declaration on the Conduct in South China Sea: Apakah Merupakan Langkah yang Sesuai?

            Pada tahun 2002, para pihak yang berkonflik khususnya ASEAN dan China mampu membentuk sebuah kerangka kerja sebagai langkah awal untuk menyelesaikan persoalan konflik di kawasan LCS. Ada beberapa hal yang penting untuk dicatat dalam DOC tersebut.[16] Pertama, deklarasi tersebut adalah langkah awal dalam penyelesaian konflik dengan kode etik. Deklarasi tersebut juga membuat pihak-pihak yang terlibat di konflik LCS harus menerapkan prinsip yang terkandung di dalam ASEAN Treaty of Amity and Cooperation sebagai basis kode etik internasional di kawasan LCS. Kedua, deklarasi ini menciptakan basis legal terhadap penyelesaian konflik di LCS. Pihak-pihak yang terlibat di dalam deklarasi tersebut harus memiliki komitmen untuk melakukan afirmasi kembali terhadap Charter PBB dan UN Convention on the Law of the Sea 1982, TAC, dan berbagai hukum internasional lainnya yang mengakui prinsip-prinsip hukum internasional yang mengakomodasi hubungan antar negara. Ketiga, deklarasi ini memberikan syarat kepada negara-negara yang tergabung di dalamnya untuk menyelesaikan persoalan di LCS dengan kebiasaan yang baik dan menjunjung tinggi perdamaian. Poin 4 pada deklarasi ini menjelaskan “The Parties concerned undertake to resolve their territorial and jurisdictional disputes by peaceful means, without resorting to the threat or use of force, through friendly consultations and negotiations by sovereign states directly concerned…”.

            Namun pada perkembangannya, ada berbagai persoalan dengan pelaksanaan DOC tersebut. Dari 10 prinsip yang disepakati dalam DOC tersebut, pada perjalanannya prinsip-prinsip tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik. Lihat tabel di bawah ini.

Tabel 2. Implementasi Pelaksanaan DOC[17]

NO	Klausul	Implementasi		Keterangan
		Ya	Tidak
1.	Para pihak menegaskan komitmennya terhadap tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB, Konvensi Hukum Laut Internasional 1982, TAC, Lima Prinsip Koeksistensi Damai, serta prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui lainnya yang akan dijadikan sebagai norma dasar dalam hubungan antar negara		√	-          Pada 2009 Vietnam dan Malaysia mengajukan bersama peta klaim China ke Komisi Batas Landas Kontinen PBB -          Vietnam mengeluarkan deklarasi kedaulatan tentang larangan China pada penangkapan ikan di Laut Cina Selatan, karena Vietnam mengklaim memiliki hak atas Kepulauan Paracel dan Spratly pada bulai Mei 2008
2	Para pihak sepakat untuk meningkatkan langkah-langkah untuk membangun rasa saling percaya berdasarkan Prinsip-prinsip Koeksistensi Damai dan berdasarkan persamaan dan rasa saling menghormati.		√	-          Filipina mengumumkan bahwa dirinya akan menambah patroli laut dan udaranya, dan juga meningkatkan fasilitas lapangan udaranya di pulau-pulau Laut China Selatan yang didudukinya
3	Para pihak menegaskan komitmennya atas kebebasan untuk bernavigasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional yang telah disepakati termasuk Konvensi Hukum Laut Internasional 1982.		√	Pada 9 Juni 2011 Vietnam melaporkan kembali bahwa kapal nelayan China yang di dukung oleh kapal patroli China memotong kabel yang di operasikan oleh kapal dari perusahaan Petro Vietnam. Vietnam mengatakan bahwa kapal tersebut masih beroperasi di landas kontinennya yang masih berada di dalam ZEE-nya
4	Para pihak juga sepakat untuk menyelesaikan sengketa territorial dan yurisdiksi di Laut China Selatan secara damai, tanpa melakukan ancaman atau menggunakan kekerasan melalui konsultasi dan negosiasi diantara negara-negara berdaulat yang terlibat langsung sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional termasuk Konvensi Hukum Laut	√		Permasalahan tentang konflik Laut China Selatan menjadi bahan diskusi dialog Shangri-La di Singapura tahun 2011 diantara kedua negara yaitu China dengan Vietnam. Vietnam mengkonfirmasi bahwa peristiwa 27 Mei 2011 menjadi tanggung jawab dari China, dimana di waktu yang sama China juga berkomitmen untuk tetap menjaga perdamaian dan stabilitas di lautan.
5	Para pihak saling sepakat untuk menahan diri dari kegiatankegiatan yang akan mengakibatkan eskalasi konflik dan akan mempengaruhi perdamaian dan stabilitas di kawasan termasuk menghentikan pendudukan atas pulau-pulau. Sehubungan dengan tertundanya penyelesaian konflik secara damai para pihak sepakat untuk mencari cara-cara untuk membangun kepercayaan berdasarkan semangat kerjasama dan saling pengertian		√	Manila melaporkan bahwa kapal angkatan laut China membangun pilar-pilar dan menurunkan material-material di dekat Amy Douglas Bank di dalam ZEE Filipina pada 1 Juni.
6	Sebelum terdapat penyelesaian yang menyeluruh dan bersifat tetap atas konflik yang dimaksud, para pihak sepakat untuk meningkatkan kerjasama yang mungkin dilakukan yang meliputi : perlindungan lingkungan kelautan, penelitian ilmiah kelautan, keamanan  navigasi dan pelayaran, operasi SAR (search and rescue) dan memerangi kejahatan transnasional termasuk lalu lintas obat terlarang, bajak laut, perompakan bersenjata, dan penyelundupan senjata.	√		-          Sejak tahun 2006 Cina dan Vietnam telah mengadakan patroli angkatan laut bersama di Teluk Tonkin satu atau dua kali setahun -          Perusahaan minyak dari China, Vietnam, dan Filipina menandatangani kesepakatan untuk bersama-sama melindungi sumber daya minyak dan gas di lautan pada tahun 2005
7	Para pihak yang terlibat siap untuk melanjutkan dialog dan konsultasi mengenai isu-isu terkait, melalui modalitas yang disepakati, termasuk konsultasi-konsultasi rutin untuk mentaati deklarasi ini, dengan tujuan untuk meningkatkan semangat bertetangga yang baik, transparasi, meningkatkan harmoni, pengertian bersama dan kerjasama serta untuk memfasilitasi bagi penyelesaian damai diantara mereka.	√		Pada Juli 2011, Menlu Filipina Alberto del Rosario mengunjungi China untuk mendapatkan solusi diplomatik dengan membawa permasalahan ini ke mahkamah PBB, tetapi ditolak oleh China
8	Para pihak harus selalu berusaha menghormaticketentuan dari deklarasi ini dan mengambil tindakan yang konsisten dengan hal tersebut.		√	-          Pada 27 Mei 2011, kapal patroli China memotong kabel kapal Vietnam sewaktu sedang melakukan survey bawah laut di Laut China Selatan -          Vietnam melaporkan kembali pada 9 Juni 2011 bahwa kapal nelayan China yang di dukung oleh kapal patroli China memotong kabel yang di operasikan oleh kapal dari perusahaan Petro Vietnam
9	Setiap pihak mendorong negara lainnya agar selalucmenghormati prinsip-prinsip yang terdapat di dalam deklarasi tersebut		√	Filipina menyatakan bahwa adanya penolakan dari China untuk membawa kasus ini ke mahkamah PBB membuktikan bahwa klaim China tidak mempunyai suatu dasar hukum yang kuat
10	Para pihak yang terlibat menegaskan kembali bahwa pengesahan suatu code of conduct di Laut China Selatan akan meningkatkan perdamaian dan stabilitas di kawasan dan disepakati untuk melanjutkan proses tercapainya tujuan tersebut.	√		Sudah terjadi konsensus di ASEAN untuk mendukung perancangan COC, akan tetapi China mengatakan bahwa pembahasan tentang COC perlu menunggu waktu yang tepat

Dari hal yang telah diuraikan dalam tabel 2, negara-negara yang berkonflik di LCS masih terlihat memiliki permasalahan dalam mengimplementasikan berbagai kesepakatan yang tertuang dalam DOC. Persoalan yang menarik untuk dikaji berikutnya adalah bagaimana cara China dan ASEAN untuk membuat sebuah aturan main yang lebih mengikat dan sekaligus berfungsi sebagai sebuah otoritas politik tertinggi sehubugan dengan pengelolaan konflik di kawasan LCS.

            Langkah untuk mendorong para pihak yang bekonflik untuk melangkah lebih jauh kearah perdamian nampaknya masih menunggu waktu yang cukup lama. Dalam kaitannya dengan proses mentransformasikan konflik kearah perdamaian, Indonesia dan ASEAN kembali mendorong pihak-pihak yang berkonflik untuk maju ke babak baru, yaitu melakukan institusionalisasi bagi pengelolaan konflik di kawasan LCS melalui Code of Conduct in the South China Sea. Bagi banyak pihak terutama ASEAN, COC merupakan instrumen cukup kredibel untuk menyelesaikan konflik di LCS. COC selanjutnya akan lebih mengikat secara hukum dan bersifat lebih teknis dan spesifik dalam hal aturan-aturan main yang akan disepakati.

            Untuk mewujudkan COC antara ASEAN dan China memunculkan dua persoalan penting. Persoalan pertama, ASEAN masih harus menunggu kesepakatan dengan China. Artinya upaya diplomatik harus terus menerus dilakukan oleh negara-negara ASEAN kepada China. Hal ini tentu saja tidak mudah. Dari perkembangan yang ada, salah satu perkembangan yang menarik untuk diperhatikan adalah kebijakan keamanan China sehubungan dengan upaya China untuk mempertahankan kawasan tersebut. Lihat gambar sebagai  berikut.

Gambar 2. Wilayah Administrasi Baru China di Laut China Selatan[18]

            Gambar diatas menunjukkan bahwa saat ini China telah membentuk wilayah administrasi baru yang disebut “Garnisun Sansha” yang berada di bawah Komando Militer Guangzhou. Tentu saja hal ini memiliki implikasi strategis bagi perkembangan konflik tersebut. Pertama, dalam konteks geostrategis, China menghadirkan tekanan politik bagi para pihak-pihak yang berkonflik. Kedua, dengan modal tersebut, China mampu mendapatkan keuntungan strategis karena mampu melakukan surveilance dan menempatkan instrumen militernya di wilayah administrasi barunya tersebut. Dengan demikian, terdapat logika deterrence dalam pembangunan wilayah administrasi Sansha.

Pembangunan ini ditanggapi dengan berbagai kecaman dan penolakan terhadap pembangunan Garnisun tersebut terutama Vietnam dan Filipina. Tidak hanya dari Vietnam dan Filipina, namun negara-negara lain seperti Brunei Darussalam dan Malaysia bahkan A.S turut menentang pembangunan wilayah tersebut. Meskipun demikian, China telah menunjuk Kolonel Senior Cai Xihong diangkat sebagai komandan Garnisun dan Kolonel Senior Liao Chayi sebagai komisariat politiknya.[19]

              Persoalan Kedua yang dihadapi oleh ASEAN adalah sulitnya negara-negara ASEAN untuk memiliki sikap dan pandangan yang sama atas upaya untuk menyelesaikan konflik LCS melalui COC. Hal ini dapat dilihat ketika para Menteri Luar Negeri ASEAN gagal mengeluarkan pernyataan bersama tentang konflik LCS di Pnom Penh, Kamboja, Juli 2012. Hal ini tentu saja juga mengecewakan pihak Indonesia yang terus menerus berpartisipasi aktif mendorong para claimant states untuk memiliki kerangka penyelesaian konflik LCS dengan damai.[20]

Kesimpulan

            Tidak dapat dipungkiri bahwa konflik LCS sangat menarik untuk terus diamati. Perkembangan konflik tersebut semakin menunjukkan sebuah kondisi yang dipenuhi ketidakpastian. Dari perkembangan yang ada, China semakin menunjukkan sikap yang tidak kompromi terhadap berbagai upaya yang menganggu kepentingan China atas wilayah LCS. Bagi ASEAN, hingga saat ini, instrumen legal dan institusionalisasi melalui pembentukan COC merupakan langkah yang tepat. Namun persoalan lain justru muncul dari dalam ASEAN itu sendiri. ASEAN belum mampu mencapai kesepakatan bersama tentang COC tersebut. Karena nuansa nasionalisme sangat kental dengan konflik tersebut, maka kemungkinan konflik terbuka akan semakin besar. Untuk itu, ASEAN harus melihat berbagai peluang untuk menghadapi tantangan tersebut termasuk langkah-langkah strategis non-kerjasama.  

Daftar Pustaka

Chi Kin Lo, China’s Policy in Territorial Disputes: The Case of the South China Sea Islands, New York: Routledge, 1989

Dewitt, David, “Common, Comprehensive, and Cooperative Security”, The Pacific Review, Vol. 7 No 1, 1994

Dini, Anna Maryzka Bharata, “Efektivitas Declaration on the Conduct (DOC) Pada Konflik Laut China Selatan Tahun 2002-2011”, Skripsi Mahasiswi FISIP HI Univ. Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta, 2012,

Fisher Jr. Richard D, “Defending the Philippines: Military Modernization and the Challenges Ahead”, East and South China Seas Bulletin, No. 3, 2012

Griffiths, Martin, International Relations Theory for The Twenty First Century: An Introduction, New York: Routledge

Heinze, Eric A and Brent J. Steele, Ethics, Authority, and War: Non State Actors and The Just War Tradition, New York: Palgrave, 2009,

Kurniawan, Yudha, “Kontribusi Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Laut China Selatan”, Paper ini dipresentasikan pada Konvensi Nasional Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) II, Bandung, November, 2011

Lee Lai To, “China, the USA, and The South China Sea Conflict”, Security Dialogue, Vol. 34, No 1, Maret 2003

Leviter, Lee,  “The ASEAN Charter: ASEAN Failure or Member Failure”, International Law and Politics, Vol. 43.

“The South China Sea: Towards Cooperative Management Regime”, Conference Report, S. Rajaratnam School of International Studies, NTU, Singapore, 16-17 May 2007

Artikel Internet

“ASEAN Gagal Raih Kesepakatan Tentang Laut China Selatan”, diakses dari http://international.okezone.com/read/2012/07/13/411/663109/asean-gagal-raih-kesepakatan-tentang-laut-china-selatan, pada tanggal 26 September 2012

“China Angkat Komandan Garnisun Laut China Selatan”, diakses dari http://www.antaranews.com/berita/323974/china-angkat-komandan-garnisun-laut-china-selatan, pada tanggal 24 September 2012

Josephus Primus, “China Tolak Tuduhan Filipina, http://internasional.kompas.com/read/2012/01/09/17565352/China.Tolak.Tuduhan.Filipina, diakses pada tanggal 10 Februari 2012

Putra, Ikram, “Babak Baru Konflik Laut China Selatan”, http://id.berita.yahoo.com/blogs/newsroom-blog/babak-baru-sengketa-laut-cina-selatan-125252625.html, diakses pada tanggal 10 Februari 2012

---

[1] Josephus Primus, “China Tolak Tuduhan Filipina, http://internasional.kompas.com/read/2012/01/09/17565352/China.Tolak.Tuduhan.Filipina, diakses pada tanggal 10 Februari 2012

[2] Ikram Putra, “Babak Baru Konflik Laut China Selatan”, http://id.berita.yahoo.com/blogs/newsroom-blog/babak-baru-sengketa-laut-cina-selatan-125252625.html, diakses pada tanggal 10 Februari 2012

[3] Martin Griffiths, International Relations Theory for The Twenty First Century: An Introduction, New York: Routledge, hal 13 

[4] Ibid

[5] Anthony F. Lang, Jr, “Authorithy and the Problem of Non State Actors”, dalam Eric A. Heinze and Brent J. Steele, Ethics, Authority, and War: Non State Actors and The Just War Tradition, New York: Palgrave, 2009, hal 49-50

[6] ASEAN Way merupakan prinsip ASEAN yang memberikan penekanan pada penyelesaian sengketa atau konflik dengan pendekatan informal dan mengedepankan dialog ketimbang penyelesaian secara formal.

[7] Enam prisnip TAC tersebut adalah; 1) saling menghormati kedaulatan negara satu sama lain khususnya anggota-anggota ASEAN; 2) bebas dari intervensi eksternal; 3) adanya semangat non intervensi sesama negara anggota; 4) menyelesaiakan persengketaan dengan cara-cara yang damai; 5) pembatasan penggunaan kekuatan bersenjata; 6) Kerjasama

[8] Lihat Lee Leviter, “The ASEAN Charter: ASEAN Failure or Member Failure”, International Law and Politics, Vol. 43.

[9] Ibid, hal 194

[10] People’s Daily, 26 May 1950 dalam Chi Kin Lo, China’s Policy in Territorial Disputes: The Case of the South China Sea Islands, New York: Routledge, 1989, hal 26

[11] Ibid, hal 31

[12] Lee Lai To, “China, the USA, and The South China Sea Conflict”, Security Dialogue, Vol. 34, No 1, Maret 2003, hal 35

[13] Ibid, hal 26

[14] Richard D. Fisher Jr. “Defending the Philippines: Military Modernization and the Challenges Ahead”, East and South China Seas Bulletin, No. 3, 2012, hal 2-3.

[15] Abdul Rivai Ras, “Konflik Laut China Selatan”, dalam Anna Maryzka Bharata Dini, “Efektivitas Declaration on the Conduct (DOC) Pada Konflik Laut China Selatan Tahun 2002-2011”, Skripsi Mahasiswa FISIP HI Univ. Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta, 2012, hal 57-58

[16] Nguyen Hong Thao, “The 2002 Declaration on the Conduct of the Parties in the South China Sea”  dalam Yudha Kurniawan, “Kontribusi Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Laut China Selatan”, Paper ini dipresentasikan pada Konvensi Nasional Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) II, Bandung, November, 2011, hal 7

[17] Anna Maryzka Bharata Dini, op.cit, hal 80

[18] Gambar mengenai perkembangan terbaru tentang dibentuknya wilayah administrasi baru China dikutip dari paparan Dr. Siswono Pramono, LLM, dalam sebuah diskusi tentang Konflik Laut China Selatan yang bertema “Diplomasi Indonesia dalam Konflik Laut China Selatan” yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi), Jakarta, 2 Agustus 2012.

[19] “China Angkat Komandan Garnisun Laut China Selatan”, diakses dari http://www.antaranews.com/berita/323974/china-angkat-komandan-garnisun-laut-china-selatan, pada tanggal 24 September 2012

[20] “ASEAN Gagal Raih Kesepakatan Tentang Laut China Selatan”, diakses dari http://international.okezone.com/read/2012/07/13/411/663109/asean-gagal-raih-kesepakatan-tentang-laut-china-selatan, pada tanggal 26 September 2012.