Resensi Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia 2015

Sumber : "Jendela Pembangunan Daerah", Edisi 5 Mei - 5 Juni 2016, Tahun IV, Jakarta : Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, hal 35-37

Buku ini secara umum membahas tentang pentingnya reformasi sektor Pertahanan dan Keamanan di Indonesia. Selama kurang lebih enambelas tahun reformasi sektor pertahanan dan keamanan (Security Sector ReformSSR) menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Ditandai dengan keputusan politik memisahkan Polri dari institusi dan garis komandoTNI pada 1 April 1999 dan ditetapkan dalam Tap MPR/VI/2000 tentang pemisahan kedua lembaga tersebut dengan menempatkan TNI di bawah Departemen Pertahanan khusus Polri berada langsung di bawah Presiden presiden. Kebijakan lain yang juga memuluskan jalan bagi SSR di Indonesia adalah pengalihan fungsi Menteri Pertahanan dan Keamanan menjadi hanya Menteri Pertahanan. Sedangkan unsur keamanan merupakan tugas Polri. Koordinasikan dilakukan oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam). Reformasi pun juga telah merubah budaya politik di Indonesia dimana jabatan Menteri Pertahanan dipegang oleh sipil, sesuatu yang sulit diterapkan di masa Orde Baru, dan bagaimana patahnya mitos mengenai pengangkatan Panglima TNI yang harus berasal dari unsur TNI AD,  saat ini pengangkatan Panglima TNI juga dapat berasal dari unsur TNI AL dan TNI AU. Gagasan reformasi ini juga menyoroti pengambilalihan bisnis TNI-Polri, pengadilan terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh TNI-Polri dan penyusunan Undang-undang terkait dengan sektor pertahanan dan keamanan.

Untuk membaca keseluruhan resensi buku Almanak Reformasi Sektor Keamanan 2015 Silahkan di unduh pada halaman di bawah ini:
http://www.bangda.kemendagri.go.id/bangda/pdf/20160701095741_MEI2016.pdf 

Ancaman Keamanan Hibrida Meningkat Saat MEA

SIAGA – Tahun baru 2016 ditandai dengan fase baru di kawasan, yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Ada beberapa catatan sdhubungan hadirnya MEA di kawasan.
‎
“Pertama, walaupun daya saing ekonomi Indonesia dikatakan rendah dibandingkan Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Namun, Indonesia ditopang oleh SDA yang melimpah,” kata ‎Yudha Kurniawan, a‎nggota Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII)‎, Jumat (1/1).
‎
Masih kata dosen University Prof. Dr Moestopo ini, hal ini harus dijadikan sebagai modal dalam meningkatkan daya saing untuk mencari keunggulan kompetitif.‎
“Kedua, MEA sebagai pintu masuk integrasi regional memberikan implikasi terhadap aspek politik dan keamanan. Semakin terbukanya batas-batas negara di kawasan Asia Tenggara membuka peluang bagi munculnya persoalan keamanan regional yang baru,” jelas dia.

Ancaman keamanan hibrida menjadi persoalan berikut yang perlu mendapatkan perhatian antara lain terorisme, radikalisme agama, hingga kejahatan siber lintas batas nasional.

Selanjutnya baca di sini