Putusan Makhamah Arbitrase Tak Kuat, PBB Harus Tekan Tiongkok

KedaiPena.Com – Putusan Pengadilan Arbitrase Permanen  yang menolak klaim Tiongkok atas atas laut China selatan, tidak akan menghentikan aktivitas Tiongkok melakukan reklamasi. Aktifitas itu kan terus memicu provokasi dengan negara-negara di wilayah klaim Laut China selatan.

Demikian dikatakan Akademisi universitas Prof DR. Moestopo (Beragama) Yudha Kurniawan, saat dihubungi KedaiPena.Com terkait konflik di Laut China Selatan, minggu (17/7).

“China menolak dan tidak mengakui putusan pengadilan,tetapi itu adalah hal yang  biasa dalam politik internasional, sebagai pihak yang kalah penolakan tersebut didasari oleh klaim sejarah mereka,” kata Yudha.

Ia menuturkan, Makhamah Arbitrase yang selama ini tidak memiliki kekuatan untuk memaksa negara-negara mematuhi putusannya, akan menyebabkan potensi konflik di laut China selatan akan kembali terjadi.

Selanjutnya baca di sini

Resensi Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia 2015

Sumber : "Jendela Pembangunan Daerah", Edisi 5 Mei - 5 Juni 2016, Tahun IV, Jakarta : Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, hal 35-37

Buku ini secara umum membahas tentang pentingnya reformasi sektor Pertahanan dan Keamanan di Indonesia. Selama kurang lebih enambelas tahun reformasi sektor pertahanan dan keamanan (Security Sector ReformSSR) menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Ditandai dengan keputusan politik memisahkan Polri dari institusi dan garis komandoTNI pada 1 April 1999 dan ditetapkan dalam Tap MPR/VI/2000 tentang pemisahan kedua lembaga tersebut dengan menempatkan TNI di bawah Departemen Pertahanan khusus Polri berada langsung di bawah Presiden presiden. Kebijakan lain yang juga memuluskan jalan bagi SSR di Indonesia adalah pengalihan fungsi Menteri Pertahanan dan Keamanan menjadi hanya Menteri Pertahanan. Sedangkan unsur keamanan merupakan tugas Polri. Koordinasikan dilakukan oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam). Reformasi pun juga telah merubah budaya politik di Indonesia dimana jabatan Menteri Pertahanan dipegang oleh sipil, sesuatu yang sulit diterapkan di masa Orde Baru, dan bagaimana patahnya mitos mengenai pengangkatan Panglima TNI yang harus berasal dari unsur TNI AD,  saat ini pengangkatan Panglima TNI juga dapat berasal dari unsur TNI AL dan TNI AU. Gagasan reformasi ini juga menyoroti pengambilalihan bisnis TNI-Polri, pengadilan terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh TNI-Polri dan penyusunan Undang-undang terkait dengan sektor pertahanan dan keamanan.

Untuk membaca keseluruhan resensi buku Almanak Reformasi Sektor Keamanan 2015 Silahkan di unduh pada halaman di bawah ini:
http://www.bangda.kemendagri.go.id/bangda/pdf/20160701095741_MEI2016.pdf 

DPR RI dan Agenda Reformasi Sektor Keamanan Indonesia: Situasi Terkini dan Agenda Kedepan

Yudha Kurniawan

Executive Summary

Salah satu tema besar dari agenda besar Reformasi Sektor Keamanan Indonesia adalah mengenai penataan hubungan yang baik antara sipil-militer. Dalam konteks reformasi sektor keamanan Indonesia, peran Parlemen tidak bisa diabaikan dalam suksesi reformasi sektor keamanan Indonesia. Peran Parlemen tersebut sangat penting dalam dinamika hubungan sipil-militer terutama di Indonesia. Dengan demikian, fungsi Parlemen dalam kerangka 'Parliamentary Oversight' harus dijalankan dengan optimal.

Tulisan dengan judul "DPR RI dan Agenda Reformasi Sektor Keamanan Indonesia: Situasi Terkini dan Agenda Kedepan" dibagi kedalam beberapa bagian. Bagian pertama, akan melakukan pembahasan mengenai DPR RI pasca reformasi. Bagaimana perjalanan kelembagaan DPR RI pasca reformasi? Pertanyaan tersebut dijawab dengan konsep parlemen modern model Eropa. Hal ini dilakukan untuk melakukan observasi mengenai reformasi kelembagaan DPR RI pasca reformasi 1998.

Bagian kedua, melakukan pembahasan tentang DPR RI dan agenda reformasi sektor keamanan pada periode 2009-2014 khususnya Komisi 1 DPR RI. Dalam kurun waktu 5 tahun tersebut paling tidak terdapat catatan 'prestasi' DPR RI selain keberhasilan Parlemen dalam merumuskan UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI. Tercatat pada periode 2009-2014, DPR RI telah melakukan berbagai upaya pembenahan pada sektor keamanan yang ditinjau dari fungsi kelembagaan DPR yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. 

Pada fungsi legislasi misalnya, DPR RI bersama Pemerintah mampu merumuskan UU No 17 Tahun 2011 tentang Badan Intelijen Negara, UU No 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan UU No 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Selain perumusan UU tesebut, DPR RI juga berusaha untuk merampungkan pembahasan RUU Keamanan Nasional dan RUU Komponen Cadangan. Kedua RUU tersebut mengalami penundaan pembahasan hingga periode akhir DPR RI selesai di tahun 2014.

Pada fungsi anggaran, DPR RI bersama Pemerintah memiliki suatu komitmen yang kuat dalam meningkatkan anggaran pertahanan untuk menunjang transformasi pertahanan di Indonesia yang menjadi bagian tidak terpisah dari semangat reformasi sektor keamanan Indonesia. Sedangkan pada bidang pengawasan, parlemen secara aktif melakukan pembentukan panja untuk memberikan fokus pada persoalan-persoalan yang lebih khusus seperti, Panja Rumah Dinas Prajurit, Panja Masalah Papua, dan Panja Alutsista.

Pada bagian Ketiga, tulisan akan membahas mengenai pemetaan peran dan berbagai problematika DPR RI dalam agenda reformasi sektor keamanan Indonesia. Tentunya, ini berkaitan dengan berbagai agenda-agenda yang tertunda dalam pembahasan-pembahasan periode sebelumnya baik pada fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Bagaimana persoalan yang dihadapi? Agenda apa saja yang harus diselesaikan oleh DPR RI? Silahkan membaca ulasan lebih lengkapnya di dalam buku Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia. Terima Kasih, selamat membaca*.

Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia 2015

Daftar Isi

Kata Pengantar
Rizal Darma Putra

Daftar Isi

Pendahuluan: Evaluasi Reformasi Sektor Keamanan Indonesia 2015
Beni Sukadis

1. Kementerian Pertahanan RI 

    Beni Sukadis 

2. Reformasi Militer dan Problematika Operasi 
    Militer Selain Perang
    Al Araf & Diandra Mengko


3. DPR RI dan Agenda Reformasi Sektor Keamanan Indonesia: Situasi Terkini dan 
    Agenda Kedepan
    Yudha Kurniawan

4. Quo Vadis Reformasi Polri 2010-2015
    Mufti Makaarim

5. Menakar Akuntabilitas Badan Intelijen Negara
    Rizal Darma Putra

6. Badan Keamanan Laut: Solusi atau Bagian Dari Masalah Keamanan Maritim 
    Indonesia
    Alman Helvas Ali

7. Mencari Bentuk Ideal Transparansi dalam Pembelian Alat Utama Sistem 
    Pertahanan (Alutsista) di Indonesia
    Prasojo

8. Revitalisasi Industri Pertahanan dan Agenda Reformasi Sektor Keamanan di 
    Indonesia
    Aditya Batara Gunawan & Dhimas Avian Mahaztra

9. Keamanan Perbatasan dan Tantangan Bagi Indonesia
    Fauzan Djamaludin


Catatan:

Bagi yang berminat untuk memiliki buku "Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia 2015" silahkan menghubungi Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LESPERSSI):

Jl. Petogogan I No 30, Blok A, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12140, Indonesia
Telp     : 021-7252725
Email   : info@lesperssi.org
Website : www.lesperssi.org